PENAJAM, lintasraya.com – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemkab PPU segera mengalokasikan anggaran untuk UPT Pekerjaan Umum (PU) di masing-masing kecamatan. Pasalnya saat ini banyak jalan rusak parah di pemukiman tidak mendapatkan perbaikan.
Akibat jalan rusak itu, tak sedikit warga yang menjadi korban. Jalan berlubang dan berlumpur, membuat warga sulit untuk mengendalikan kendaraannya dan terjatuh.
Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati mengungkapkan seperti akses utama antar Desa Sebakung Jaya dan Babulu Laut, Kecamatan Babulu. Warga setempat biasanya menyebutnya Jalan Sekunder 8. Ruas jalan sekira 4 kilometer itu hampir tiap hari ada saja pengendara yang terjatuh di sana.
“Separah sawah kalau mau dibilang. Itu akses utama, jadi jalan ini aktif sekali, penghubung antara PPU dan Paser juga,” ucap legislator daerah pilih (dapil) Waru-Babulu, Sujiati, Kamis, (19/5/2022).
Perbaikan terakhir pernah dilakukannya beberapa tahun lalu, saat periode kepemimpinan sebelumnya. Namun, perbaikilah itu hanya sementara saja. Tidak sesuai dengan kendaraan yang kerap melintas di sana. Seperti diketahui pula, tak sedikit kendaraan bermuatan berat melintas di sana untuk distribusi hasil panen petani dan nelayan.
“Dulu sudah pernah diperbaiki, pengerasan juga, itu era kepemimpinan periode yang sebelumnya, sampai saat ini belum pernah lagi,” sebut dia.
Tentu hal ini menimbulkan banyak kerugian untuk masyarakat. Selain soal kenyamanan, untung dari penjualan hasil panen petani dan nelayan juga menjadi lebih rendah. Akibat terpotong cost distribusi yang sulit.
“Masyarakat juga hampir tiap hari juga sudah swadaya, saya saja ikut iuran untuk perbaikan itu, tapi kan jalan yang kondisinya begini banyak, jelas masyarakat saja tidak mampu,” sebut Sujiati.
Maka dari itu, politikus perempuan satu-satunya di jajaran parlemen ini berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah. Walau kondisi keuangan daerah yang saat ini kurang sehat, namun mesti harus ada perlakuan prioritas pada hal-hal yang bersifat urgen.
Solusi yang dia sebutkan ialah penyelesaian penganggaran untuk UPT PU yang ada di masing-masing kecamatan. Karena seperti diketahui, anggaran operasional 4 UPT PU yang ada di PPU tahun ini nihil. Makanya pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan seperti perbaikan sementara jalan sulit dilakukan tahun ini.
“Supaya bisa bergerak untuk pekerjaan yang urgen seperti ini. Tahun ini anggaran UPT itu ditiadakan, mereka mau beli solar saja tidak bisa,” pungkas Sujiati. (*/ADV/sbk)
