BALIKPAPAN, lintasraya.com – Komisi IV DPRD Balikpapan soroti usulan penambahan anggaran proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Kelurahan Baru Ulu.
Pasalnya, penambahan diusulkan saat anggaran proyek pembangunan tersebut sudah ditetapkan. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan Ardiansyah usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK), Kamis (19/5/2022).
”Dengan adanya penambahan di tengah jalan, apakah ada payung hukumnya. Jangan sampai bermasalah kemudian hari, itu yang kami tekankan,” katanya.
Namun dirinya memastikan dukungan Komisi IV terhadap proyek pembangunan rumah sakit tersebut. Untuk menunjang kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat sekitar.
”Kami hanya menekankan soal penambahan anggaran di tengah jalan, apakah itu dibenarkan. Kami berharap hal ini di-clear-kan (dituntaskan, Red) dulu,” lugasnya.
Apalagi lanjut politis fraksi PPP ini, kisruh lahan dengan warga sekitar belum mencapai titik terang. Tercatat masih ada sejumlah warga di kawasan tersebut yang belum mengklaim santunan yang sudah disiapkan pemerintah kota dan memilih tetap menghuni lokasi.
”Enggak tahu juga alasannya apa karena lahan milik pemerintah hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Artinya itu juga belum clear,” imbuhnya.
Beruntung lanjut dia, persoalan reklamasi tak menyita waktu karena proses perizinan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Tidak perlu mengurus hingga tingkat Pemerintah RI. Itu karena proyek didanai oleh pemerintah kota. Artinya itu semakin memudahkan.
Ardiansyah menyarankan, penambahan idealnya diusulkan dalam APBD Perubahan tahun 2022. Atau diajukan dalam APBD tahun 2023.
Tercatat, anggaran yang dialokasikan untuk mendanai proyek pembangunan RS Sayang Ibu Kelurahan Baru Ulu sebesar Rp162 miliar. Dikerjakan menggunakan skema tahun jamak. Adapun usulan penambahan sebesar Rp29 miliar.
Dalam kesempatan yang sama usai mengikuti RDP, Kepala DKK Balikpapan dr Andi Sri Juliarty menegaskan, usulan penambahan anggaran didasari perubahan peraturan tentang standar bangunan rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan.
“Bahwa setiap tempat tidur rumah sakit ada ukuran tertentu. Kemudian ruang ICU (sebesar) 30 persen (dari kapasitas). Jadi peraturannya yang berubah,” jelasnya.
Dikatakan Dio karib ia disapa, saat ini, proyek pembangunan dalam tahap mengurus Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Terlebih lokasi proyek pembangunan dekat dengan Teluk Balikpapan. “Jadi kami baru selesai konsultasi dengan Kementerian Kelautan. Hasilnya, (perizinan) cukup sampai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim karena (proyek) didanai APBD Balikpapan. Jadi kami akan melanjutkan konsultasi ke Provinsi Kaltim,” imbuhnya.
Soal adanya sejumlah masyarakat setempat yang belum mengajukan dana santunan yang sudah disediakan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai bentuk kompensasi, Dio mengimbau masyarakat terdampak untuk segera mengklaim dana tersebut. “Ada 17 KK (kepala keluarga, Red) yang terdampak, santunan yang diberikan bervariasi. Total Rp4 miliar hingga Rp5 miliar. Itu sudah termasuk santunan bagi keluarga yang masih memiliki balita,” ucapnya.
Dengan adanya usulan penambahan anggaran maka total dana proyek yang dibutuhkan Rp191 miliar. (*/wan)
