LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Kelangkaan gas elpiji tiga kilogram atau yang dikenal sebagai “gas melon” kembali menjadi sorotan di Kota Balikpapan. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas subsidi ini, sementara harga di pasaran melambung hingga Rp 60 ribu per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menilai bahwa salah satu faktor utama penyebab kelangkaan adalah penggunaan yang tidak tepat sasaran.
Menurut Fauzi, gas melon sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang telah terdata. Namun, di lapangan, masih banyak rumah tangga mampu dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang ikut menggunakan gas subsidi ini.
“Seharusnya gas melon hanya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk mereka yang secara ekonomi mampu membeli gas nonsubsidi. Penyalahgunaan ini yang membuat distribusi tidak mencukupi,” tegas Fauzi, Sabtu (25/1/2025).
Saat ini, kebutuhan gas melon di Balikpapan mencapai 30 ribu metrik ton (MT) per tahun. Namun, realisasi distribusi hanya sekitar 19 ribu MT, sehingga masih ada defisit sekitar 10 ribu MT.
Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD Kota Balikpapan akan menggelar rapat bersama Pertamina Patra Niaga, Dinas Perdagangan, dan Bagian Ekonomi Sekretariat Kota Balikpapan. Langkah ini diambil guna mengidentifikasi akar permasalahan dalam distribusi dan mencari solusi konkret.
“Kami akan meminta data lengkap dari Pertamina dan instansi terkait. Jika ada indikasi distribusi yang tidak sesuai, maka harus segera diperbaiki agar masyarakat yang berhak mendapatkan haknya,” ujar Fauzi.
Pertamina telah menggelar operasi pasar untuk membantu masyarakat mendapatkan gas melon dengan harga sesuai HET. Namun, Fauzi menilai langkah ini masih belum cukup karena cakupannya terbatas.
“Kami berharap kuota operasi pasar diperbanyak agar lebih banyak warga yang bisa mendapatkan gas melon dengan harga wajar,” tambahnya.
Selain itu, Fauzi menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat terkait penggunaan gas subsidi. Menurutnya, pemerintah daerah, DPRD, dan Pertamina harus berkolaborasi dalam mensosialisasikan hak penggunaan subsidi agar gas melon benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak.
Dengan berbagai langkah yang dirancang, DPRD Kota Balikpapan optimistis permasalahan kelangkaan gas melon dapat segera teratasi. Fauzi pun mengajak seluruh pihak, termasuk warga, untuk lebih bijak dalam menggunakan subsidi.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan gas subsidi digunakan oleh mereka yang benar-benar berhak, sehingga kelangkaan bisa segera diatasi,” pungkasnya.
Dengan upaya evaluasi distribusi, pengawasan ketat, dan peningkatan kuota operasi pasar, diharapkan krisis gas melon di Balikpapan segera berakhir, dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan kebutuhan energi mereka.(*/ADV/DPRD Balikpapan/hfj)
