LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal serta mendukung realisasi visi-misi Wali Kota Rahmad Mas’ud.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato walikota Balikpapan masa jabatan 2025-2030. Yang dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan serta para Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kota Balikpapan.
“Alhamdulillah, hampir semua anggota DPRD provinsi dari dapil Balikpapan hadir, begitu juga para Ketua RT. Kami ingin memastikan bahwa visi-misi yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota benar-benar bisa diwujudkan,” ujar Alwi Al Qadri, Rabu (5/3/2025).
Ia juga menyampaikan optimismenya bahwa dengan kehadiran Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, pemerintahan Kota Balikpapan akan lebih optimal dalam menjalankan program-program prioritas.
“Kalau sebelumnya Pak Wali Kota memimpin tanpa wakil, sekarang ada pendampingnya. Ini akan membantu dalam menjalankan program-program prioritas yang telah direncanakan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Alwi menegaskan bahwa DPRD Balikpapan akan mengawal proses anggaran agar sesuai dengan visi-misi kepala daerah.
“Kami di DPRD, khususnya dalam Badan Anggaran (Banggar), akan memastikan bahwa kebijakan anggaran yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) benar-benar mendukung program prioritas yang telah disusun,” jelasnya.
Terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Alwi menegaskan bahwa saat ini hal tersebut masih dalam tahap kajian dan pembahasan.
“Untuk pemangkasan anggaran, saat ini masih sebatas himbauan. Kita masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan TAPD yang dipimpin oleh Pak Sekda,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan, Muhaimin, menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dilakukan sesuai instruksi pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu belanja pegawai maupun program prioritas daerah.
“Instruksi efisiensi ini hanya menyasar beberapa pos anggaran, seperti perjalanan dinas, makan minum, kegiatan seremonial, dan belanja alat tulis kantor (ATK). Tetapi, gaji pegawai dan program prioritas tetap aman,” ungkap Muhaimin.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Kota Balikpapan yang mencapai Rp 4,6 triliun, penghematan yang dilakukan hanya sekitar Rp 90 miliar.
“Yang jelas, efisiensi ini tidak akan mengganggu belanja modal maupun program-program utama pemerintah kota,” tambahnya.
DPRD Balikpapan berharap dengan adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif, pembangunan di Kota Balikpapan bisa berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
