LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan mendorong pemanfaatan Sungai Wain sebagai sumber air baku baru untuk mengatasi krisis air bersih yang masih dialami masyarakat. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi jangka panjang yang lebih realistis dibandingkan alternatif lain yang membutuhkan investasi lebih besar.
Usulan itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PTMB di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, Senin (13/7/2026). Rapat digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait gangguan distribusi air bersih.
Menurut Taufik, persoalan utama yang dihadapi Balikpapan bukan semata-mata berada pada pelayanan PTMB, melainkan keterbatasan sumber air baku dan jaringan distribusi yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk.
Ia menjelaskan, kapasitas waduk sebagai sumber air bersih tidak mengalami peningkatan signifikan sejak puluhan tahun lalu, sementara jumlah penduduk Balikpapan kini telah melampaui 800 ribu jiwa.
“Masalah mendasar Balikpapan ada dua, yakni keterbatasan air baku dan jaringan distribusi. Selama debit air masih terbatas, PTMB hanya bisa mengatur distribusi dengan membuka dan menutup aliran ke wilayah tertentu agar pelayanan tetap berjalan,” ujarnya.
Taufik menilai pemanfaatan air Sungai Wain perlu menjadi prioritas. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Balikpapan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar sumber air tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, apabila pemanfaatan Sungai Wain dapat direalisasikan, sekitar 70 persen persoalan ketersediaan air bersih di Balikpapan berpotensi teratasi. Opsi tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan pembangunan jaringan pipa dari Sungai Mahakam yang membutuhkan investasi jauh lebih besar.
Di sisi lain, Taufik menilai teknologi desalinasi air laut belum layak dijadikan solusi utama karena biaya operasionalnya sangat tinggi dan lebih sesuai untuk kebutuhan industri.
Ia juga mengapresiasi upaya PTMB yang terus menjaga pelayanan di tengah keterbatasan pasokan air baku. Menurutnya, perusahaan daerah itu kerap menjadi pihak yang menerima keluhan masyarakat, padahal akar persoalan terletak pada terbatasnya sumber air baku serta kebutuhan investasi infrastruktur yang diperkirakan mencapai sekitar Rp7 triliun untuk membenahi jaringan perpipaan di seluruh kota.
Sebagai fungsi pengawasan, DPRD memastikan akan terus mendorong pemerintah daerah menjadikan penyelesaian krisis air bersih sebagai prioritas pembangunan melalui dukungan anggaran dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
