LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyoroti belum di akomodasinya sejumlah usulan program prioritas hasil tinjauan lapangan dalam rencana kerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk tahun anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Fauzi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dan Disporapar Balikpapan, Senin (13/10/2025), di ruang rapat Komisi II Gedung DPRD Balikpapan. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan serta kesiapan kegiatan tahun depan.
Menurut Fauzi, berbagai masukan yang disampaikan pihaknya hasil dari pengawasan dan kunjungan lapangan belum terealisasi dalam program resmi Disporapar. Salah satunya terkait pengelolaan Pantai Manggar Segarasari, sebagai destinasi wisata unggulan Kota Balikpapan.
“Kami menyoroti beberapa catatan, salah satunya di Pantai Manggar. Ada persoalan sewa fasilitas seperti terpal dan sebagainya yang dikeluhkan masyarakat. Selain itu, persoalan air bersih juga masih menjadi kendala karena di sana hanya tersedia dua ground tank. Kami sudah mengusulkan tambahan minimal empat unit, tetapi belum dimasukkan dalam program,” ujarnya.
Fauzi menilai kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya sinkronisasi antara hasil pengawasan DPRD dengan perencanaan di tingkat dinas. Menurutnya, setiap rekomendasi yang bersumber dari aspirasi masyarakat semestinya menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
“Usulan yang kami ajukan itu berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar keinginan. Tahun depan kami minta agar hal seperti ini tidak terulang. Aspirasi DPRD yang berasal dari masyarakat harus diakomodasi sebagai program prioritas,” tegasnya.
Selain infrastruktur pendukung, Fauzi juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Ia menilai meski terjadi sedikit penurunan pendapatan dari Pantai Manggar, potensi sektor wisata masih sangat besar untuk terus dikembangkan.
“Pantai Manggar masih menjadi sumber PAD potensial. Meski sempat turun, tingkat kunjungan masyarakat tetap tinggi. Artinya, jika dikelola dengan baik dan fasilitasnya ditingkatkan, kontribusinya bisa terus meningkat,” katanya.
Fauzi berharap Disporapar lebih terbuka dalam proses penyusunan program dan memperkuat komunikasi dengan DPRD agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Tujuan kita sama, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat daya tarik wisata Balikpapan. Karena itu, perencanaan ke depan harus lebih sinergis antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
