LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti pemangkasan layanan esensial, melainkan penyesuaian terhadap penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Efisiensi ini bertujuan menghapus anggaran yang tidak pada tempatnya. Presiden sudah menjelaskan hal ini, dan saya kira mahasiswa atau masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Tidak ada pemotongan hak seperti tunjangan kinerja, bantuan penelitian, apalagi sampai pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai,” ujar Bagus, Selasa (25/2/2025).
Ia juga memastikan bahwa berbagai program sosial, seperti bantuan sosial, BPJS gratis, dan program bantuan seragam sekolah, tetap berjalan seperti biasa.
Bagus menjelaskan bahwa efisiensi anggaran lebih diarahkan pada pengurangan kegiatan yang dianggap tidak berdampak langsung pada pelayanan publik. Beberapa pos anggaran yang mengalami pengurangan adalah perjalanan dinas, seminar, forum diskusi, dan studi banding.
“SPPD, seminar, studi banding, itu yang dikurangi. Kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat harus dievaluasi,” tegasnya.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Balikpapan tengah menghitung besaran anggaran yang akan disesuaikan sesuai arahan dari pemerintah pusat.
“Kami menunggu arahan dari Kemendagri. Begitu ada petunjuk teknis, langsung kami laporkan dan sesuaikan dengan kebijakan daerah,” lanjut Bagus.
Menanggapi pertanyaan mengenai program prioritas yang dijanjikan dalam kampanye, Bagus menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya memenuhi komitmen, meskipun tidak selalu harus terpaku pada target 100 hari kerja.
“Kami terus bergerak. Setelah Pak Rahmad Mas’ud kembali, kami akan menggelar coffee morning untuk menyelaraskan langkah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program yang tertunda akan kami kebut agar segera dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, pemerintah Kota Balikpapan berharap dapat tetap memberikan layanan publik yang optimal tanpa mengorbankan sektor-sektor krusial yang berdampak langsung bagi masyarakat.(*/ADV/Diskominfo Balikpapan/fred)
