LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain meminta evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), fraksi juga mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu di Balikpapan Barat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Najib, dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di Hotel Grand Senyiur, Senin (6/7/2026).
Najib mengatakan pembangunan RS Sayang Ibu perlu dievaluasi secara menyeluruh karena proyek tersebut telah mengalami wanprestasi. Menurutnya, pembentukan pansus menjadi langkah penting agar DPRD dapat mengidentifikasi akar persoalan sekaligus merumuskan rekomendasi sebelum proyek dilanjutkan.
“Fraksi PDI Perjuangan secara resmi telah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Balikpapan untuk melakukan evaluasi pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu secara menyeluruh karena telah terjadi wanprestasi,” katanya.
Selain persoalan rumah sakit, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat sejumlah aspek pengelolaan APBD yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya ialah realisasi pajak dan retribusi daerah yang dinilai belum mencapai target. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diminta lebih maksimal menggali potensi pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Fraksi juga meminta Wali Kota Balikpapan mengevaluasi OPD yang gagal memenuhi target pendapatan maupun OPD dengan realisasi belanja di bawah 90 persen. Setiap perangkat daerah didorong memiliki program yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Di sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih terbatasnya daya tampung sekolah, kurangnya sarana pendidikan, ketimpangan akses antarkecamatan, hingga kekurangan tenaga pendidik. Pemerintah diminta segera menghadirkan solusi, termasuk memberikan kepastian bagi guru non-ASN.
Persoalan pelayanan air bersih juga menjadi perhatian. Fraksi meminta pembenahan manajemen Perumda Tirta Manuntung Balikpapan agar lebih profesional, efektif, akuntabel, dan transparan sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah diminta memperbaiki perencanaan pembangunan jalan yang disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, sistem drainase yang belum terintegrasi dan minimnya pemeliharaan dinilai menjadi penyebab masih sering terjadinya genangan dan banjir saat musim hujan. Pemerintah juga didorong menyiapkan infrastruktur pendukung konservasi air sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan tetap mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur untuk ke-13 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Namun, menurut fraksi, capaian tersebut tidak boleh membuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah berkurang. DPRD dinilai perlu membentuk panitia kerja (Panja) atau pansus untuk mengawal tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
“Selain itu, kami meminta pemerintah meningkatkan penyerapan APBD agar sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dapat ditekan dan anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Najib.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
