LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) inklut Partai Hanura dan Partai Demokrat DPRD Kota Balikpapan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum fraksi disampaikan juru bicara Muhammad Hamid dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan di Hotel Grand Senyiur, Senin (6/7/2026).
Pada awal penyampaiannya, Fraksi PKB-Hanura-Demokrat mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, masyarakat hingga kepolisian, untuk terus bersinergi dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan, serta rasa aman bagi masyarakat Balikpapan.
Fraksi juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, di antaranya meminta Pemerintah Kota Balikpapan mengevaluasi kinerja aparatur di tingkat kelurahan, khususnya lurah dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Kasi Permas), yang dinilai belum menunjukkan profesionalisme dan kerap tidak berada di kantor saat dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, pemerintah didorong segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemenuhan kebutuhan air bersih, stabilitas pasokan listrik, serta berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB-Hanura-Demokrat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, fraksi menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola APBD agar tidak hanya memenuhi standar administrasi dan akuntansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kewajaran laporan keuangan harus mencerminkan asas kemanfaatan, ketepatan sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kota Balikpapan,” ujar Hamid.
Fraksi kemudian menyoroti belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi PAD hanya mencapai 90,52 persen atau masih kurang sekitar Rp130,84 miliar dari target yang ditetapkan.
Secara rinci, realisasi pajak daerah tercatat sebesar 88,44 persen dengan kekurangan sekitar Rp129,37 miliar. Sementara retribusi daerah terealisasi 90,94 persen atau kurang Rp15,57 miliar. Adapun pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai 85,34 persen dari target.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB-Hanura-Demokrat mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor-sektor yang belum mencapai target sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan PAD yang lebih realistis dan efektif.
Fraksi juga meminta Pemerintah Kota Balikpapan lebih cermat dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja daerah agar kegagalan pencapaian target tidak kembali terulang dan mengganggu pelaksanaan program pembangunan.
Selain persoalan pendapatan, fraksi menyoroti masih banyak program kerja perangkat daerah yang belum direalisasikan dengan alasan keterbatasan anggaran. Menurut mereka, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai penetapan skala prioritas pembangunan, khususnya terhadap proyek-proyek lingkungan yang dinilai baru ditangani setelah terjadi persoalan.
Fraksi juga mengkritisi rendahnya realisasi usulan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hasil Musrenbang yang disebut masih berada pada angka nol persen. Pemerintah diminta tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk mengabaikan aspirasi masyarakat.
Sorotan juga diarahkan pada sejumlah rencana pembangunan pasar rakyat yang hingga kini belum terealisasi, antara lain Pasar Inpres Kebun Sayur, Pasar Burung Muara Bahagia, Pasar Batu Ampar, dan Pasar Rakyat Karang Joang.
Fraksi menilai penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada sejumlah proyek tersebut belum diikuti pelaksanaan fisik, sehingga dikhawatirkan hanya menjadi dokumen tanpa realisasi pembangunan yang jelas.
Dalam sektor kesehatan, Fraksi PKB-Hanura-Demokrat secara tegas meminta Pemerintah Kota Balikpapan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu.
Sementara di bidang pendidikan, fraksi menyampaikan apresiasi atas kebijakan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tidak memungut biaya. Namun, pemerintah tetap diminta melakukan pengawasan secara berkala melalui evaluasi, investigasi, serta pengecekan langsung di lapangan guna mencegah praktik pungutan liar dan memastikan pemerataan fasilitas pendidikan.
Fraksi juga meminta pemerintah meningkatkan keterbukaan informasi mengenai capaian program prioritas dan pemanfaatan sisa anggaran daerah. Hal ini dinilai penting mengingat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp479,23 miliar.
Selain itu, indikator kinerja utama pemerintah daerah diharapkan disajikan secara lebih komunikatif agar mudah dipahami masyarakat sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas publik.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKB-Hanura-Demokrat berharap laporan pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi momentum memperkuat reformasi tata kelola keuangan daerah.
“Pemerintah juga didorong menyusun kebijakan belanja yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik guna memitigasi defisit riil tahun berjalan yang tercatat sebesar Rp135,5 miliar,” tandasnya.
Fraksi menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan bertujuan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan Kota Balikpapan.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
