LINTASRAYA.COM, JAKARTA — Ekosistem pembayaran digital Indonesia memasuki babak baru. Bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sekaligus memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen.
Kebijakan tersebut diumumkan dalam Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia bersama asosiasi dan industri sistem pembayaran di Jakarta, Senin (17/8/2026).
KKI hadir sebagai instrumen pembayaran domestik dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment). Instrumen ini memungkinkan transaksi menggunakan sumber dana kartu kredit melalui QRIS, baik dengan metode scan maupun Tap.
Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026, KKI telah diterbitkan oleh delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI yang mengembangkan skema pembiayaan syariah.
BI menyebut pengembangan KKI akan terus dilakukan, baik melalui penambahan fitur maupun penguatan layanan, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif instrumen pembayaran dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.
MDR QRIS 0 Persen Diperluas
Selain meluncurkan KKI, BI juga memperluas kebijakan MDR QRIS 0 persen yang mulai berlaku 1 Oktober 2026.
MDR 0 persen tetap diberikan kepada merchant kategori Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi hingga Rp500.000. Sementara itu, kebijakan tersebut diperluas kepada seluruh kategori merchant lainnya, yakni usaha kecil, menengah, dan besar, untuk transaksi hingga Rp100.000.
Sebelumnya, transaksi pada merchant kategori tersebut dikenakan MDR sebesar 0,7 persen.
Perluasan ini diharapkan dapat menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus memperluas manfaat digitalisasi pembayaran di berbagai lapisan masyarakat.
Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan kebijakan sistem pembayaran harus diarahkan agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian sekaligus menjaga keberlanjutan industri.
“Respons kebijakan ini berangkat dari satu optimisme bahwa kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi hadiah kemerdekaan untuk masyarakat,” ujar Destry.
Menurutnya, kebijakan tersebut dibangun dengan prinsip keseimbangan, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang pertumbuhan bagi merchant, sekaligus menciptakan peluang bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tanpa mengabaikan keberlanjutan industri.
QRIS Tembus 65,77 Juta Pengguna
Perluasan kebijakan tersebut datang ketika penggunaan QRIS terus menunjukkan pertumbuhan pesat.
Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta pengguna. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,23 juta pengguna merupakan pengguna baru yang bergabung sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Dari sisi merchant, QRIS telah menjangkau 44,86 juta merchant, dengan sekitar 96,68 persen di antaranya merupakan UMKM.
Pertumbuhan tersebut juga tercermin dari aktivitas transaksi. Sepanjang semester I 2026, QRIS mencatat 12,55 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp1,12 kuadriliun.
Secara tahunan, nilai transaksi tersebut tumbuh 93,92 persen (yoy).
Besarnya porsi UMKM dalam ekosistem QRIS menunjukkan bahwa transformasi pembayaran digital semakin tidak hanya berpusat pada bisnis berskala besar. Digitalisasi juga telah menjadi bagian dari aktivitas usaha mikro dan kecil.
Dorong Ekonomi Digital dan Kemandirian Nasional
Peluncuran KKI dan perluasan MDR QRIS 0 persen menjadi bagian dari sinergi BI bersama ASPI, PJP, industri sistem pembayaran, serta pemangku kepentingan lainnya.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat efisiensi sistem pembayaran, memperluas inklusivitas, meningkatkan daya saing pelaku usaha, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi digital nasional.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan semakin luasnya penggunaan QRIS dan hadirnya KKI sebagai instrumen pembayaran domestik, BI menilai penguatan sistem pembayaran bukan sekadar soal kemudahan transaksi. Lebih jauh, transformasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang efisien, inklusif, mandiri, dan semakin kompetitif.(*/san)
