LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sempat terjadi di Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD Balikpapan.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa meskipun distribusi gas bersubsidi merupakan kewenangan Pertamina, pihaknya tetap akan mengawal agar penyaluran berjalan lancar dan tidak menyulitkan masyarakat.
“Setahu saya, pemerintah kota tidak terlalu bisa ikut campur, karena gas ini merupakan domainnya Pertamina. Namun, pemerintah kota tetap harus menjalin komunikasi agar tidak ada hambatan dalam distribusi,” ujar Alwi kepada wartawan.
Ia juga menyoroti adanya kemungkinan praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan di pasaran. Oleh karena itu, Alwi mendorong Dinas Perdagangan agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi barang.
“Kita tidak ingin masyarakat kesulitan mendapatkan gas 3 kg. Perlu ada koordinasi lebih erat antara Pemkot, Pertamina, dan agen distribusi untuk mencegah kelangkaan di masa mendatang,” tambahnya.
Selain masalah gas elpiji, DPRD juga memantau stabilitas harga bahan pokok, terutama menjelang bulan Ramadan. Beberapa komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, dan daging kerap mengalami kenaikan harga yang signifikan di periode ini.
“Kami ingin memastikan bahwa harga tetap stabil dan stok aman hingga Lebaran. Pemerintah kota harus terus berkoordinasi dengan pedagang dan distributor agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat,” kata Alwi.
DPRD meminta Dinas Perdagangan untuk lebih aktif melakukan operasi pasar guna mengendalikan harga dan memastikan pasokan tetap tersedia. Selain itu, pengawasan terhadap distributor dan pengecer juga perlu diperketat guna mencegah spekulasi harga.
Dengan adanya perhatian lebih dari DPRD dan pemerintah kota, diharapkan kelangkaan gas 3 kg serta lonjakan harga bahan pokok dapat diantisipasi lebih baik, sehingga masyarakat Balikpapan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
