LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan menyoroti masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan fraksi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Puryadi, dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Senin (6/7/2026).
Mengawali penyampaiannya, Fraksi NasDem mengapresiasi Pemerintah Kota Balikpapan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Namun demikian, Fraksi NasDem menegaskan bahwa raihan opini WTP bukanlah tujuan akhir. Menurut mereka, tata kelola keuangan yang baik harus diikuti dengan efektivitas kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Prestasi tersebut patut dipertahankan, tetapi harus diiringi dengan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Puryadi.
Fraksi NasDem mencermati struktur pendapatan daerah Kota Balikpapan yang masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebesar 69,50 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi 30,18 persen dan pendapatan lainnya sebesar 0,32 persen.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menilai capaian PAD Tahun Anggaran 2025 masih belum optimal. Dari target sebesar Rp1,38 triliun, realisasinya mencapai Rp1,24 triliun atau 90,52 persen sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp130,84 miliar.
Kekurangan tersebut terutama berasal dari sektor pajak daerah yang hanya terealisasi Rp993,89 miliar atau 88,48 persen dari target Rp1,2 triliun. Sementara retribusi daerah juga belum memenuhi target dengan realisasi Rp156,26 miliar dari target Rp171,83 miliar.
Fraksi NasDem meminta pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mengoptimalkan potensi PAD melalui peningkatan pelayanan, digitalisasi sistem perpajakan, perluasan basis wajib pajak, penertiban reklame, serta menutup potensi kebocoran penerimaan daerah.
Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Fraksi NasDem juga mendorong Pemerintah Kota Balikpapan lebih aktif memperjuangkan peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung pembiayaan program strategis daerah.
Selain itu, fraksi menilai capaian pendapatan dari sektor lainnya telah menunjukkan kinerja fiskal yang cukup baik dan diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
Fraksi NasDem juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai Rp4,27 triliun atau 89,90 persen dari anggaran sebesar Rp4,75 triliun. Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp480,19 miliar.
Menurut Fraksi NasDem, pemerintah perlu lebih cermat dalam mengelola keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga serta tidak memicu defisit yang berlebihan.
Sorotan utama lainnya adalah besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp479,23 miliar atau sekitar 11,25 persen dari total APBD.
Fraksi NasDem menilai tingginya SiLPA menjadi indikasi masih belum optimalnya penyerapan anggaran sehingga berpotensi menghambat pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Kami berharap pemerintah lebih memprioritaskan alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Puryadi.
Selain membahas aspek fiskal, Fraksi NasDem juga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi perhatian masyarakat.
Pertama, pemerintah diminta segera membenahi pelayanan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang masih kerap dikeluhkan warga, mulai dari distribusi air yang sering terhenti akibat pipa tua dan bocor, kualitas air yang keruh dan berbau, lambatnya penyambungan pelanggan baru, hingga minimnya jaringan pipa induk di sejumlah kawasan.
Kedua, Fraksi NasDem meminta evaluasi menyeluruh terhadap penanganan banjir, khususnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang dinilai belum memberikan hasil maksimal dalam mengurangi genangan.
Ketiga, Fraksi NasDem menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pemerintah Kota diminta memastikan proses penerimaan berlangsung transparan tanpa celah penyimpangan serta menambah pembangunan sekolah di kawasan dengan jumlah usia sekolah yang tinggi.
Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta Pemerintah Kota berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.
Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, turut menjadi perhatian. Fraksi NasDem menilai distribusi BBM perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran, terutama untuk menjamin kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha kecil, termasuk angkutan sembako yang kesulitan memperoleh solar akibat harus bersaing dengan kendaraan industri.
” Fraksi NasDem menyatakan siap terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengawal pembangunan daerah demi mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
