LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Rencana pelebaran jalan alternatif yang menghubungkan Balikpapan Utara dengan Balikpapan Timur masih menunggu kepastian anggaran dari Pemerintah Kota Balikpapan.
Padahal, proyek tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran arus transportasi sekaligus membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.
Anggota DPRD Kota Balikpapan dari daerah pemilihan Balikpapan Utara, Iwan Wahyudi, mengatakan pelebaran jalan yang dimaksud berada di kawasan Kilometer 8, tepatnya di ruas Jalan Satria yang tembus ke Jalan Mukmin Faisal hingga menuju wilayah Balikpapan Timur.
Menurutnya, jalan tersebut saat ini sudah menjadi jalur alternatif utama bagi berbagai jenis kendaraan, termasuk truk dan armada pengangkut sampah. Namun kondisi jalan dinilai masih terlalu sempit sehingga perlu dilakukan pelebaran.
“Jalan itu sebenarnya sudah bagus dan sudah menjadi jalur alternatif menuju Balikpapan Timur. Tetapi karena jalannya sempit, maka perlu dilakukan pelebaran agar lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan,” ujarnya Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan, rencana teknis pelebaran jalan tersebut sebenarnya telah disiapkan. Detail Engineering Design (DED) proyek itu telah selesai, dengan rencana pelebaran masing-masing satu meter di sisi kanan dan kiri jalan.
Berdasarkan perhitungan awal, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar. Namun hingga kini, anggaran untuk pelaksanaan proyek tersebut belum tersedia dalam APBD.
Iwan berharap dukungan dari seluruh anggota DPRD Kota Balikpapan, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan Balikpapan Utara, agar rencana pelebaran jalan tersebut dapat segera direalisasikan.
Selain mendorong proyek pelebaran jalan, ia juga menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat di Balikpapan Utara pada tahun anggaran 2026 masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar. Di antaranya perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, serta perbaikan jembatan yang kondisinya sudah tidak layak.
Ia mengakui, sejumlah usulan pembangunan dari masyarakat terpaksa tertunda karena adanya pemangkasan anggaran. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya mengawal beberapa program prioritas agar tetap dapat direalisasikan.
“Memang ada pemangkasan anggaran sehingga sebagian program dari hasil reses dan dialog warga ikut terpangkas. Tapi masih ada beberapa yang tetap kami perjuangkan agar bisa dilaksanakan,” katanya.(*/Adv/DPRD Balikpapan)
