Kamis, Agustus 13, 2026
  • Login
  • HOME
  • NASIONAL
  • PPU
  • ADVETORIAL
  • OLAHRAGA
  • DAERAH
  • EKONOMI
  • BALIKPAPAN
  • HUKUM & KRIMINAL
  • PERISTIWA
  • DPRD BALIKPAPAN
No Result
View All Result
Lintas Raya
  • HOME
  • NASIONAL
  • PPU
  • ADVETORIAL
  • OLAHRAGA
  • DAERAH
  • EKONOMI
  • BALIKPAPAN
  • HUKUM & KRIMINAL
  • PERISTIWA
  • DPRD BALIKPAPAN
No Result
View All Result
Lintas Raya
No Result
View All Result
Home PPU

Pemkab PPU Mulai Terapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

admin by admin
22 Mei 2024
in PPU
45 1
0
Pemkab PPU Mulai Terapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Mulai diterapkan.

Share on FacebookShare on Twitter

LINTASRAYA.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Hal itu dimulai dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yang baru ini di launching oleh Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun.

KKDP merupakan satu terobosan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, untuk efektivitas belanja di daerah.

KKDP juga dikembangkan sebagai salah satu alat pembayaran non tunai yang mendukung digitalisasi transaksi belanja pemerintah.

Pj Bupati menjelaskan bahwa KKPD diklasifikasikan berdasarkan keperluannya. Yaitu kartu kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal, dan KKPD yang dapat dipergunakan untuk keperluan belanja perjalanan dinas.

“KKPD ini tentunya dapat memudahkan dalam pemesanan jasa, seperti pemesanan akomodasi hotel dan transportasi pesawat terbang,” ungkapnya pada Rabu (22/5/2024).

Dalam penerapannya, KKPD diawali di lima perangkat daerah sebagai pilot project. Diantaranya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung PPU.

Diharapkan lima perangkat daerah itu dapat langsung menerapkan dan menggunakan KKPD, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 ini.

“Saya harapkan ini langsung bisa menerapkan KKPD pada tahun ini juga,” sambungnya.

KKPD juga sebagai salah satu upaya untuk efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah, dalam membelanjakan anggaran daerah, sekaligus mempersingkat administrasi dalam pembelanjaan anggaran. (*/ADV/DiskominfoPPU)

Tags: DiskominfoPPU
admin

admin

Next Post
7 Kota Terbersih di Indonesia, Balikpapan Urutan Pertama

7 Kota Terbersih di Indonesia, Balikpapan Urutan Pertama

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Connect with us

  • 136 Followers
  • 23.9k Followers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Merasa Ditipu PT Mahkota Putra Group, Sebanyak 39 Pekerja Asal Nganjuk Terlantar di Balikpapan

Merasa Ditipu PT Mahkota Putra Group, Sebanyak 39 Pekerja Asal Nganjuk Terlantar di Balikpapan

29 Maret 2023
Klinik Fertilitas Indonesia Hadir di Balikpapan, Alternatif Program Kehamilan

Klinik Fertilitas Indonesia Hadir di Balikpapan, Alternatif Program Kehamilan

2 Maret 2022
Jamri Islamic Land Hadir di Balikpapan, Hunian Syariah Nyaman dengan Cicilan Suka-suka

Jamri Islamic Land Hadir di Balikpapan, Hunian Syariah Nyaman dengan Cicilan Suka-suka

3 Februari 2023
Megawati Dijadwalkan Hadiri Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-XVIII, Budiono : Jadikan Semangat Kader Songsong Pemilu 2024

Megawati Dijadwalkan Hadiri Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-XVIII, Budiono : Jadikan Semangat Kader Songsong Pemilu 2024

21 Februari 2023
Selangkah lagi UNIP Berdiri Di IKN Nusantara, Hasanuddin : YPIP Perlu Dana Rp 7,5 Miliar

Selangkah lagi UNIP Berdiri Di IKN Nusantara, Hasanuddin : YPIP Perlu Dana Rp 7,5 Miliar

3
Dukung Penyetaraan Honor Guru PAUD dan TK

Dukung Penyetaraan Honor Guru PAUD dan TK

1
Target PAD 2022 Diperkirakan Meningkat Rp 850 Miliar

Bahas Anggaran KUA-PPAS 2022, Masih Sama Dengan Tahun Kemarin, Rp 2 Triliun

1
DPRD Balikpapan

Masalah Pemasangan PJU Mendominasi Di Reses Amin Hidayat

1
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Naik, DPRD Balikpapan Tekankan Pencegahan

Sekolah Baru, Masalah Lama : SDN 022 Baltim Belum Punya Jaringan Air

13 Agustus 2026
Komposisi AKD Bisa Berubah, Pembahasan Rotasi Tinggal Menunggu Jadwal

Komposisi AKD Bisa Berubah, Pembahasan Rotasi Tinggal Menunggu Jadwal

12 Agustus 2026
Sengketa Tanah Rp3 Miliar di Teritip, Pembeli Persoalkan Penghentian Penyelidikan

Sengketa Tanah Rp3 Miliar di Teritip, Pembeli Persoalkan Penghentian Penyelidikan

11 Agustus 2026
Yusri : Aturan Truk Harus Naik Kelas Jadi Perda

Yusri : Aturan Truk Harus Naik Kelas Jadi Perda

10 Agustus 2026

Recommended

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Naik, DPRD Balikpapan Tekankan Pencegahan

Sekolah Baru, Masalah Lama : SDN 022 Baltim Belum Punya Jaringan Air

13 Agustus 2026
502
Komposisi AKD Bisa Berubah, Pembahasan Rotasi Tinggal Menunggu Jadwal

Komposisi AKD Bisa Berubah, Pembahasan Rotasi Tinggal Menunggu Jadwal

12 Agustus 2026
511
Sengketa Tanah Rp3 Miliar di Teritip, Pembeli Persoalkan Penghentian Penyelidikan

Sengketa Tanah Rp3 Miliar di Teritip, Pembeli Persoalkan Penghentian Penyelidikan

11 Agustus 2026
513
Yusri : Aturan Truk Harus Naik Kelas Jadi Perda

Yusri : Aturan Truk Harus Naik Kelas Jadi Perda

10 Agustus 2026
504
Lintas Raya




© 2021 Lintas Raya Powered by Hosting Rakyat

Navigasi Website

  • Home
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • HOME
  • NASIONAL
  • PPU
  • ADVETORIAL
  • OLAHRAGA
  • DAERAH
  • EKONOMI
  • BALIKPAPAN
  • HUKUM & KRIMINAL
  • PERISTIWA
  • DPRD BALIKPAPAN




© 2021 Lintas Raya Powered by Hosting Rakyat