LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan, rapat paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (10/7/2025).
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemerintah kota sangat mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa segala masukan tersebut menjadi landasan dalam peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan kota ke depan.
“Kami memandang penting untuk terus memperbaiki manajemen waktu, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi. Ini adalah upaya kami agar program tidak hanya terserap secara maksimal, tapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Bagus.
Bagus menyebutkan bahwa serapan anggaran tahun 2024 yang mencapai 86,72% merupakan pencapaian positif, namun masih menyisakan ruang evaluasi. Sisa anggaran yang besar mencapai Rp814,74 miliar, disebabkan oleh berbagai faktor seperti efisiensi belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta penundaan beberapa program prioritas.
Pemerintah kota juga menjawab isu layanan air bersih yang dikeluhkan masyarakat, terutama di wilayah Balikpapan Barat. Menurut Bagus, penurunan volume produksi akibat fenomena El Nino menyebabkan distribusi air tidak optimal. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan langkah strategis jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk pengerukan embung dan pembangunan jaringan air baku.
“Penambahan rumah pompa dan optimalisasi jaringan pipa menjadi fokus kami agar ke depan kualitas layanan air tidak kembali menjadi persoalan rutin,” ujarnya.
Dalam bidang pendidikan, Pemkot mengakui masih ada kekurangan guru, namun telah merancang solusi dengan pengangkatan guru melalui skema PPPK. Untuk dunia kerja, disiapkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan, serta job fair yang mempertemukan langsung tenaga kerja dengan perusahaan.
Terkait belanja sosial, Bagus memaparkan bahwa alokasi bantuan sosial yang terserap mencapai 65,76% dari target, dengan program utama berupa bantuan tunai kepada 5.648 warga terdampak inflasi dan pembangunan 120 unit rumah layak huni.
Pemerintah kota menyambut baik rekomendasi fraksi-fraksi terkait optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, pengelolaan aset, serta pengendalian banjir di DAS Ampal. Pemerintah juga menjelaskan rencana pembangunan rumah pompa, normalisasi saluran, hingga pembentukan dana cadangan sebagai bagian dari strategi jangka panjang penanganan banjir.
“Kami berkomitmen untuk menyusun perencanaan kegiatan lebih selektif dan memastikan pelaksanaan yang tepat waktu, agar seluruh program membawa dampak nyata,” kata Bagus.(*/ADV/Diskominfo Balikpapan/san)
