LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX di Balikpapan Sport And Convention Center (BSCC) Dome, Jumat (25/4/2025).
Acara ini dihadiri para kepala daerah, Forkopimda, dan perwakilan kementerian/lembaga.
Dalam sambutannya, Bima Arya menekankan bahwa otonomi daerah bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi harus berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat. “Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan. Evaluasi harus menjadi momen penting setelah 29 tahun berjalan,” ujar Bima.
Ia menyoroti masih adanya ketimpangan kinerja antar daerah. “Data menunjukkan banyak daerah dengan capaian impresif, tapi ada juga yang belum mampu mengelola APBD secara optimal dan belum berpihak pada kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Sinergi antara pusat dan daerah juga menjadi sorotan. Bima menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan tantangan, sementara Kemendagri akan terus memberikan pendampingan dan pembinaan. “Sistem kita adalah negara kesatuan, bukan federal. Maka, sinkronisasi kebijakan dan evaluasi dua arah sangat penting,” jelasnya.
Ia juga menyinggung persoalan regulasi tumpang tindih yang kerap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kemendagri akan melakukan langkah konkret untuk menyelesaikan regulasi yang saling bertabrakan.
Dalam konteks pengelolaan fiskal, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil akan terus dipantau agar distribusinya benar-benar memberikan dampak positif ke daerah.
Kepemimpinan daerah yang inovatif juga mendapat apresiasi. Bima memuji kepala daerah yang menerapkan pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix—melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media.
“Otonomi daerah telah melahirkan banyak pemimpin hebat yang berkontribusi bagi bangsa. Saya harap ini menjadi inspirasi bagi daerah lain,” tuturnya.
Ia menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh kepala daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan menjaga semangat otonomi sebagai pondasi utama pembangunan daerah yang adil dan merata.
“Dalam jangka pendek, mungkin ada penyesuaian. Tapi dalam jangka panjang, efisiensi akan memperkuat profesionalisme pemerintahan. Mari terus kawal otonomi daerah agar manfaatnya semakin terasa oleh masyarakat,” pungkasnya.(*/san)
