PENAJAM, lintasraya.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syarifuddin HR meminta kepada pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi, membantu pemerintah daerah membangun gedung untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini menumpang.
Diketahui ada 10 OPD yang belum memiliki gedung 3 diantaranya adalah mitra kerja dari Komisi II DPRD PPU yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Perikanan.
Selain itu diluar mitra kerja meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kebudyaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Sosial (Dinsos).
“Selain infrastruktur jalan yang belum bisa kami akomodir, juga ada kantor dinas yang mungkin bisa dibantu oleh pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah,” kata Syarifuddin, jumat (26/08/2022).
Adanya perhatian mengenai infrastruktur hingga pembangunan gedung perkantoran pun dianggap perwakilan partai belambang Mercy sebagai bentuk kompensasi dari pengambilan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Ibu Kota Negara.
“Kami berharap ada dana khusus dari pusat untuk mengatasi pembangunan di PPU,” tutur dia.
Syahruddin pun khawatir pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi Kalimantan Timur hanya fokus dalam pembangunan Ibu Kota Negara, namun Kabupaten PPU tidak terjamah diusia 20 tahun.
“Jangan sampai nanti di IKN terang sedangkan di PPU gelap,” tandasnya.(*/wan)
