PENAJAM, lintasraya.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor berharap kepada pemerintah pusat melakukan sosialisasi terkait lahan milik warga yang masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pasalnya, beberapa hari lalu Tim Transisi Forkompinda, Balai Latihan Kerja Balikpapan Industri Balikpapan dan pemerintah daerah melakukan dialog terkait penertiban lahan yang tidak memiliki izin di kawasan KIPP.
“Kami berharap kepada Pemerintah Pusat khususnya Tim Transisi, saya kira dari awal disampaikan bahwa jika memang lahan itu masuk KIPP harus disosialisasikan ke masyarakat melalui kecamatan desa/kelurahan,,” ujar Syahrudin, Kamis (8/9/2022).
Ia menekankan kepada Pemerintah Pusat agar memberikan pemahaman terkait dengan lahan mana saja yang masuk dalam kawasan KIPP yang tidak diperbolehkan untuk membangun bangunan. Sehingga hal tersebut dapat diantisipasi oleh masyarakat agar tidak membangun bangunan di kawasan KIPP.
“Kebanyakan masyarakat tidak tersampaikan informasi itu. Sehingga masih ada yang membangun. Karena mereka merasa bahwa tanah milik mereka ini punya sertifikat, punya segel alas haknya ada,” kata dia.
Menurut Syahrudin, hal ini perlu diantisipasi, sehingga pemerintah pusat sangat dianggap penting untuk segera melakukan sosialisasi bagaimana menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan izin membangun di kawasan KIPP IKN Nusantara.
“Mereka juga pasti menunggu tanah yang masuk kawasan KIPP ini seperti apa? apakah diganti, apakah direlokasi atau seperti apa, jangan sampai ketika sudah dilelang ada bangunan yang masuk KIPP haknya belum dilepas,” kata dia. (*/Adv/wan)
