LINTASRAYA.COM, SAMARINDA – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Privinsi Kalimantan Timur,(Kaltim), Mohammad Sukri, kunjungi Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Kantor Wilayah Kaltim, pada Senin (20/1/2025).
Kunjungan tersebut, untuk memperkuat sinergitas antara JMSI Kaltim dan pemerintah, dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenham Wilayah Kaltim Umi Fadilatul Laili didampingi beberapa staf Kemenham, menyampaikan berbagai program strategis yang diusung oleh lembaganya, terutama berkaitan dengan pemenuhan HAM di Kaltim.
Umi Laili, panggilan sehari hari, menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi terkait program-program Kemenham.
“Kami sangat senang dan bersyukur atas kunjungan JMSI Kaltim. Harapannya, kerja sama ini dapat mengoptimalkan penyampaian informasi penting dari program-program Kemenham kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Salah satu program utama yang dibahas adalah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Ranham generasi kelima ini fokus pada pemenuhan hak-hak empat kelompok prioritas, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
Menurutnya masih terdapat ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak asasi bagi kelompok-kelompok ini, yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
“Ranham bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, melaksanakan kewajiban mereka dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5 HAM),” ucap Umi Laili.
Ia menambahkan bahwa pelaporan program ini dilakukan setiap caturwulan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Sebagai contoh, ia menyoroti program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga. Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga kerap menghadapi tantangan ekonomi yang berdampak pada hak-hak anak mereka.
Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan, sosialisasi, dan fasilitas pengembangan diri bagi perempuan kepala keluarga.
Tidak hanya itu, perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Begitu pula dengan penyandang disabilitas, yang hak-haknya sering kali terabaikan, terutama dalam akses terhadap fasilitas publik.
“Pemerintah daerah harus memastikan adanya pendampingan hukum yang memadai bagi anak-anak, termasuk alokasi anggaran yang jelas,” pesan Umi Laili.
Selain itu, ia menjelaskan setiap kantor pelayanan publik harus memenuhi standar inklusivitas, seperti menyediakan guiding block, alat bantu braille, kursi roda, dan toilet ramah disabilitas.
Lanjutnya, penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan peluang kerja yang setara, baik di sektor swasta maupun pemerintah, sesuai amanat Undang-Undang Disabilitas.
“Kami mendorong implementasi kebijakan yang mewajibkan sektor swasta dan instansi pemerintah untuk memberikan kuota minimal 2% bagi penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan memastikan mereka dapat hidup secara mandiri dan sejahtera,” tambahnya.
Masyarakat adat yang tinggal di wilayah perbatasan atau daerah terpencil juga menjadi fokus utama. Hak-hak mereka, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sering kali tidak terpenuhi.
Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan media untuk memastikan informasi terkait program-program HAM dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Umi Laili juga menyoroti perlunya pendekatan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah. Perspektif HAM harus menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang menyangkut hak anak, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Melalui sinergi dengan media, Kemenham Kaltim berharap masyarakat lebih teredukasi mengenai hak-hak mereka dan turut mendukung pelaksanaan program-program HAM di wilayah, dalam.upaya mendukung asta cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kerja sama ini merupakan langkah kecil yang akan memberikan dampak besar bagi terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,”ungkap.wanita yang murah senyum itu.
Ketua JMSI Kaltim Mohammad Sukri berharap kerja sama ini mampu mendorong upaya Kemenham Wilayah Kaltim dalam mensosialisasikan program kerjanya kepada masyarakat ataupun mendapat feedback bagi pemerintah.
Mantan wasit nasional PSSI itu, menyambut baik seluruh program Kemenham Wilayah Kaltim dalam pemenuhan HAM bagi masyarakat, terutama golongan perempuan, anak, disabilitas dan minoritas.
“Misal program kesehatan, hak asasi manusia bagi anak yang tersandung hukum, minoritas yang membutuhkan Kemenham bersama mereka,” jelas Sukri.
Juga, program terbaru yakni pemantauan makan bergizi gratis atau MBG yang saat ini menyita banyak perhatian. Harapannya, pemantauan oleh Kemenham dapat berjalan baik sebagaimana yang diinginkan dan terpenting JMSI dukung program asta cita yang dicanangkan presiden.(*/Wan)
