PENAJAM, lintasraya.com – Meski telah selesai dibangun pada tahun 2022, rumah jabatan bupati Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini masih kosong tanpa penghuni. Anggaran pembangunan fisik rumah dinas tersebut mencapai puluhan miliar, namun aset pemerintah daerah tersebut masih belum dapat difungsikan karena struktur bangunan dan fasilitas pendukungnya belum rampung.
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyuarakan dukungannya terhadap penyelesaian rumah jabatan bupati agar dapat dimanfaatkan sebagai rumah dinas atau untuk menjamu pejabat luar PPU. “Ya harusnya segera dituntaskan, agar bisa dimanfaatkan. Sudah dibangun bertahun-tahun masa gak segera ditempati,” ujarnya.
Pada tahun 2023, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,2 miliar untuk landscape dan interior. Namun, besaran anggaran tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sarana pendukung sehingga rumah jabatan tersebut layak huni bagi kepala daerah. Jaringan listrik maupun jaringan air bersih dari PDAM juga belum tersambung, sementara pengerjaan taman, tempat parkir, hingga pos jaga belum sepenuhnya rampung.
Thohiron mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan fasilitas pendukung rumah jabatan agar segera dapat dimanfaatkan. “Sayang kalau tidak dilanjutkan, itu dibangun dengan menghabiskan banyak anggaran,” pungkasnya.
Tantangan pasca pembangunan ini menegaskan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait dalam menyelesaikan proyek infrastruktur secara efisien agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awalnya. Semoga dengan dorongan dari pihak DPRD dan komitmen pemerintah daerah, rumah jabatan bupati Penajam segera dapat ditempati dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat PPU.(*/ADV/wan/DPRD ppu)
