PENAJAM, lintasraya.com – Dalam rangka tingkatkan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU mempererat sinergitas antar lembaga.
Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor mengatakan, kerjasama dalam mempererat sinergitas antara dua lembaga ini harus saling didukung. Terlebih DPRD dan Kejari PPU adalah dua lembaga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten PPU.
“Kita perlu ada sinergitas dengan teman-teman Forkopimda. Segala hal yang terkendala dengan kondisi yang ada. Kita harus melakukan diskusi terlebih dahulu bersama Forkopimda. Ini sangat penting bagi kita,” ujar Syahrudin.
Dikatakan Syahrudin, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku mejadi salah satu point penting yang dibahas oleh DPRD dan Kejari.
“Dalam mendukung rencana pemindahan IKN, semua pihak perlu menyatukan persepsi. Sebab adanya Badan Otorita IKN ini tidak semua fasilitas kependidikan bisa diterima,” kata dia.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, pembangunan IKN tentu perlu adanya pengamanan dan kepastian hukum. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
“Jika kita kuat dan solid ini akan menjadi posisi penting untuk mendukung pembangunan IKN,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kejari PPU, Agus Chandra mengatakan pihaknya siap untuk meningkatkan sinergritas antara lembaga yang ia pimpin bersama dengan DPRD PPU. Selain itu pihaknya juga berkomitmen untuk mensukseskan pembangunan IKN di sebagian besar wilayah Kabupaten PPU.
“Pembangunan IKN di Kabupaten PPU tentu harus kita dukung. Oleh sebab itu kami dari Kejaksaan berupaya mendukung pembangunan dan memastikan adanya kepastian hukum dalam investasi untuk penyediaan infrastruktur di IKN,” Tandasnya.(*/Adv/wan)
