LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Tiga fraksi besar di DPRD Balikpapan PDI Perjuangan, NasDem, dan PKB mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), menyusul keluhan bertubi-tubi dari masyarakat terkait buruknya pelayanan air bersih.
Mereka bahkan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sebagai bentuk pengawasan intensif terhadap tata kelola lembaga tersebut.
Permasalahan air bersih di Balikpapan disebut bukan lagi sebatas isu teknis, melainkan telah mengarah pada persoalan tata kelola dan manajemen yang tidak efektif.
Distribusi air yang tidak merata, kualitas air yang tidak layak konsumsi, serta daftar tunggu sambungan baru yang tidak kunjung tertangani menjadi sorotan utama para legislator.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, menyatakan bahwa permasalahan air bersih menjadi keluhan paling dominan yang disampaikan warga setiap kali anggota dewan melakukan reses. Ia menilai PTMB belum menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Setiap turun ke lapangan, keluhan masyarakat soal air bersih selalu muncul. Masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi konkret,” ujar Najib saat rapat di DPRD Balikpapan, Rabu (18/6/2025).
Najib juga menyoroti keputusan PTMB yang menutup pendaftaran sambungan baru secara sepihak tanpa kejelasan solusi. Menurutnya, langkah ini justru semakin memperpanjang antrean warga yang sudah lama menunggu layanan air bersih.
Berangkat dari kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan tiga rekomendasi penting. Pertama, Audit Kinerja dan Tata Kelola PTMB.DPRD mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, sistem distribusi, serta proses pelayanan PTMB guna mengidentifikasi potensi kelalaian atau penyimpangan.
Kedua, evaluasi Manajemen dan Kepemimpinan Fraksi meminta agar dilakukan pembenahan struktural di tubuh PTMB, termasuk evaluasi terhadap pimpinan dan staf yang dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tanggung jawab publik.
Ketiga, Percepatan Transformasi ke Perusahaan Publik Modern. DPRD juga mendorong percepatan transformasi PTMB menjadi Perusahaan Umum Daerah yang modern, efisien, dan transparan, serta tunduk pada prinsip akuntabilitas publik dan pengawasan legislatif.
Pembentukan Pansus dianggap sebagai langkah strategis untuk mengawal proses evaluasi tersebut secara lebih mendalam dan terstruktur. “Ini bukan sekadar wacana politik, tapi bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tidak diabaikan,” tegas Najib.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Kota Balikpapan agar segera mengambil tindakan konkret. “Air adalah kebutuhan mendasar. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tergerus,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, DPRD akan menindaklanjuti usulan pembentukan Pansus dan menyiapkan langkah-langkah pengawasan lanjutan, termasuk memanggil pihak-pihak terkait bila diperlukan.(*/ADV/DPRDBalikpapan/ko)
