LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN– Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat tak menyurutkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam melanjutkan program prioritas, terutama penanganan banjir yang masih menjadi isu utama kota. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri Senin (13/10/2025).
Menurut Yusri, meskipun kebijakan pemangkasan anggaran berdampak besar terhadap sejumlah program fisik dan infrastruktur, arah pembangunan tetap difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Banjir menjadi masalah utama kota yang harus tetap ditangani. Jadi meskipun terjadi pemangkasan, anggaran tetap diarahkan ke program prioritas seperti penanggulangan banjir,” ujar Yusri.
Ia menjelaskan, berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi penyebab utama turunnya kapasitas fiskal daerah. Dari total sekitar Rp1,8 triliun anggaran, sekitar 70 persen di antaranya mengalami pemotongan.
“Pemangkasan ini berdampak pada sejumlah rencana pembangunan strategis, seperti rumah sakit di Balikpapan Timur yang kemungkinan tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2026,” ungkapnya.
Meski demikian, DPRD menilai kebijakan pemerintah kota sudah tepat dengan mengalihkan sebagian besar anggaran fisik untuk kegiatan yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran fisik diarahkan untuk kegiatan yang menjadi bagian dari visi Wali Kota, dan penanganan banjir tetap di urutan teratas,” jelas Yusri.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot agar keterbatasan anggaran tidak menghambat jalannya pembangunan. Dengan perencanaan yang terukur, Yusri optimistis prioritas kota dapat tetap dijalankan meski ruang fiskal semakin sempit.
“Intinya bukan pada seberapa besar anggarannya, tapi bagaimana kita memastikan setiap rupiah digunakan untuk program yang paling dibutuhkan warga,” tegasnya. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
