LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN — Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Partai NasDem, Siska Anggraini, menyoroti belum maksimalnya upaya penanganan stunting di Kota Balikpapan. Menurutnya, persoalan utama terletak pada lemahnya sistem pendataan di lapangan, yang membuat kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berbasis data akurat.
“Selama ini kita belum tahu pasti berapa angka stunting di Balikpapan karena datanya belum lengkap. Kalau datanya tidak akurat, kita tidak tahu dari mana harus memulai perbaikan,” ujar Siska, Senin (20/10/2025).
Ia menegaskan, program penanganan stunting tidak akan efektif tanpa basis data yang valid dan terintegrasi. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah kota melakukan pendataan ulang dari tingkat bawah, melibatkan kader posyandu yang paling memahami kondisi warganya.
“Pendataan itu seharusnya dimulai dari bawah, karena kader posyandu yang paling tahu kondisi warganya. Kalau datanya sudah benar, kita bisa tahu wilayah mana yang paling butuh penanganan,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Bogor dan Jakarta, Siska melihat sistem pendataan sosial di kedua daerah tersebut sudah jauh lebih maju. Pemerintah setempat telah memiliki database digital terpadu yang terhubung ke command center dan menampilkan data rinci — mulai dari keluarga miskin, janda, hingga kasus stunting, lengkap dengan foto, alamat, dan nomor kontak.
“Di Bogor, data sosial itu lengkap sekali. Bahkan bisa dilihat dokumentasi dan lokasinya langsung. Dari situ, mereka bisa menentukan langkah penanganan yang lebih cepat dan tepat,” jelasnya.
Siska pun mendorong agar Pemerintah Kota Balikpapan mengembangkan sistem data sosial terpadu serupa, berbasis aplikasi digital yang dapat diakses lintas instansi. Dengan sistem seperti ini, kebijakan intervensi bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
“Kalau datanya terintegrasi dan mudah dipantau, pemerintah bisa langsung tahu wilayah yang perlu intervensi. Tidak perlu menunggu laporan manual lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan sistem digital seperti ini memang membutuhkan investasi cukup besar seperti di Jakarta yang menelan biaya sekitar Rp10 miliar — namun manfaatnya akan jauh lebih besar dalam jangka panjang.
“Kalau datanya kuat, maka kebijakan pun pasti lebih tepat. Itu investasi untuk generasi masa depan,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
