LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menilai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa semangat kebersamaan perlu diiringi dengan upaya memaksimalkan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Balikpapan.
Menurut Fauzi, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Wali Kota telah menunjukkan komitmen kuat dengan menjadikan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama, meskipun tengah dilakukan efisiensi anggaran melalui pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD).
“Pemerintah Kota tetap fokus pada layanan dasar. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, program BPJS Kesehatan gratis dan pendidikan akan tetap berlanjut,” ujar Fauzi Rabu (12/11/2025).
Politikus muda dari Dapil Balikpapan Utara itu menekankan agar pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas diberikan secara maksimal dan tanpa diskriminasi.
Ia berharap tidak ada warga yang terhambat memperoleh hak pelayanan kesehatan hanya karena faktor ekonomi.
“Kami tidak ingin ada warga Balikpapan Utara yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Puskesmas harus memberikan pelayanan terbaik bagi semua, tidak boleh ada perbedaan antara kaya dan miskin,” tegasnya.
Fauzi juga menyoroti sejumlah kendala yang masih terjadi di lapangan, khususnya terkait pemanfaatan BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan, beberapa warga yang seharusnya berhak mendapatkan BPJS gratis terkadang tidak bisa diakomodasi karena memiliki tunggakan iuran lama saat masih terdaftar sebagai peserta mandiri.
“Banyak warga yang tidak memahami bahwa ada perbedaan antara BPJS gratis dan BPJS mandiri. Mereka mengira semuanya gratis, padahal ada syarat tertentu. Sosialisasi ini harus digencarkan agar masyarakat paham mekanismenya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fauzi menyebut Pemkot Balikpapan sedang berupaya memaksimalkan program BPJS gratis bagi masyarakat, kecuali bagi peserta yang masih menjadi tanggungan perusahaan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran kesehatan dan pendidikan, agar program prioritas tersebut benar-benar berdampak pada masyarakat.
“Berapapun besar anggarannya, kalau tidak diawasi dengan baik, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi selain programnya bagus, pengelolaannya juga harus profesional,” tutupnya (*/ADV/DPRD Balikpapan)
