LINTASRAYA.COM, SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, sektor pendidikan di daerah penyangga utama IKN, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), perlu mendapatkan perhatian serius agar mampu menjawab tantangan masa depan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, yang menilai pembangunan fisik yang masif harus diimbangi dengan kesiapan tenaga pendidik sebagai ujung tombak pembentukan generasi penerus.
Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya arus penduduk ke kawasan IKN, PPU masih menghadapi berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan. Mulai dari keterbatasan jumlah guru, ketimpangan distribusi tenaga pendidik antarwilayah, hingga kebutuhan peningkatan kompetensi guru yang semakin mendesak.
“Jangan sampai kita terlalu fokus membangun gedung, jalan, dan kawasan baru, tetapi lupa menyiapkan guru yang akan mendidik generasi yang hidup dan bekerja di dalamnya. Akan menjadi ironi apabila pusat peradaban baru Indonesia dibangun di atas fondasi pendidikan yang belum sepenuhnya siap,” tegas Syahariah.
Berdasarkan data pendidikan di PPU, jumlah guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mencapai sekitar 2.448 orang. Namun, dalam periode 2025–2026 daerah tersebut diperkirakan kehilangan antara 78 hingga 100 guru akibat memasuki masa pensiun.
Di saat yang sama, sebanyak 241 guru honorer terdampak kebijakan efisiensi anggaran, sehingga berpotensi memperbesar kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
Syahariah menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Kekurangan guru akan berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, pemerataan layanan pendidikan, dan kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang terus meningkat seiring perkembangan kawasan IKN.
“Bagaimana kita ingin mencetak generasi emas IKN jika masih ada sekolah yang kekurangan guru? Bagaimana kita ingin berbicara tentang daya saing global jika kebutuhan dasar pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi? Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain jumlah tenaga pendidik, Syahariah juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut tenaga pendidik mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk penguasaan koding dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses pembelajaran.
Namun hingga kini, pelatihan yang mendukung penguasaan teknologi tersebut masih menjangkau sebagian kecil guru di PPU.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah distribusi guru yang belum merata. Kecamatan Sepaku, yang menjadi kawasan inti IKN, mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat sehingga kebutuhan tenaga pendidik terus meningkat.
Sementara itu, wilayah lain seperti Waru dan Babulu masih berpotensi mengalami kekurangan guru akibat belum optimalnya distribusi tenaga pendidik serta minimnya insentif bagi guru yang bertugas di daerah yang lebih jauh.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Syahariah mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengambil langkah yang lebih progresif dan terukur dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Beberapa langkah yang dinilai perlu segera dilakukan antara lain percepatan sertifikasi guru, pembukaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai kebutuhan riil di lapangan, pemberian insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, serta penyusunan peta kebutuhan guru berbasis data yang diperbarui secara berkala.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan perencanaan pendidikan jangka panjang yang terintegrasi dengan arah pembangunan IKN agar kebutuhan tenaga pendidik dan sarana pendidikan dapat diproyeksikan secara lebih akurat.
“Pertumbuhan kawasan IKN akan membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan. Karena itu, perencanaan guru, sekolah, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik harus dipersiapkan dari sekarang, bukan setelah persoalan muncul,” katanya.
Menurut Syahariah, keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya diukur dari kemegahan bangunan, kecanggihan teknologi, maupun kualitas infrastrukturnya. Lebih dari itu, keberhasilan IKN ditentukan oleh kualitas manusia yang tumbuh dan berkembang melalui sistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan.
“Guru adalah fondasi pembangunan daerah. Jika kita ingin IKN menjadi simbol kemajuan Indonesia, maka investasi terbesar yang harus kita lakukan hari ini adalah memastikan para guru mendapatkan dukungan, perlindungan, penghargaan, dan kesempatan berkembang yang memadai. Jangan bangun kota masa depan dengan pendidikan yang tertinggal,” pungkasnya.(*/san)
