LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan terus mengawal upaya penyelesaian antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU penyalur solar subsidi yang belakangan dikeluhkan masyarakat dan sopir angkutan barang.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, mengatakan pihaknya bersama perwakilan mahasiswa dan sopir truk telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta untuk membahas persoalan tersebut.
Dari hasil pertemuan itu, BPH Migas disebut menyetujui langkah penambahan kuota solar subsidi bagi Balikpapan guna mengurangi antrean panjang yang terjadi di SPBU Kilometer 13 dan Kilometer 15.
Menurut Japar, antrean kendaraan yang sempat mencapai 3 hingga 5 kilometer terjadi akibat tingginya kebutuhan solar subsidi yang tidak sebanding dengan pasokan tersedia.
“Selama ini distribusi solar subsidi hanya bertumpu pada dua SPBU, sehingga terjadi penumpukan kendaraan di satu lokasi,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Selain penambahan kuota, DPRD juga mendorong adanya penambahan SPBU yang dapat melayani penjualan solar subsidi agar distribusi lebih merata dan antrean bisa terurai.
Ia menilai langkah tersebut penting karena tingginya aktivitas kendaraan angkutan di Balikpapan membutuhkan pasokan BBM subsidi yang memadai.
Japar mengungkapkan, tambahan kuota solar subsidi yang disiapkan diperkirakan mencapai dua kali lipat dibanding distribusi sebelumnya. Namun, keputusan resmi terkait jumlah tambahan kuota maupun SPBU penyalur baru masih menunggu pembahasan internal BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga.
“Kami berharap ada pengaturan distribusi yang lebih baik supaya masyarakat dan sopir tidak lagi mengalami antrean panjang,” katanya.
Selain itu, pengoperasian SPBU selama 24 jam juga menjadi opsi sementara yang didorong untuk memperpanjang waktu pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Japar menegaskan seluruh kebijakan teknis terkait distribusi BBM subsidi tetap menjadi kewenangan Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas, sedangkan pemerintah daerah hanya dapat memberikan usulan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
“Kalau kuota bertambah dan layanan SPBU lebih banyak, tentu antrean akan jauh lebih terkendali,” tutupnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
