LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Balikpapan ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan proyek percontohan Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) pada tahun 2026.
Penunjukan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, yang menilai program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data masyarakat sekaligus memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Yono saat menghadiri kegiatan Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 yang berlangsung di BSCC Dome, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menunjukkan bahwa Balikpapan dinilai memiliki kesiapan dalam menerapkan sistem perlindungan sosial berbasis digital yang lebih modern, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan perkembangan kota yang semakin dinamis.
“Ini merupakan kepercayaan yang sangat baik bagi Balikpapan. Program ini akan membantu pemerintah memastikan data masyarakat semakin valid sehingga bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Yono.
Ia menjelaskan, salah satu kendala yang selama ini sering ditemui dalam berbagai program bantuan sosial adalah perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang berlangsung cepat, sementara pembaruan data tidak selalu dapat mengikuti perkembangan tersebut secara real time.
Akibatnya, tidak sedikit program bantuan yang berpotensi kurang tepat sasaran karena adanya perbedaan antara data administrasi dan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, digitalisasi perlindungan sosial dinilai menjadi solusi untuk memperkuat proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat secara berkelanjutan.
Dengan dukungan teknologi digital, pemerintah dapat melakukan pembaruan data secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi antarinstansi. Sistem tersebut juga memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih berbasis data sehingga efektivitas program sosial dapat terus ditingkatkan.
Yono turut menyoroti tingginya mobilitas penduduk di Balikpapan yang saat ini berperan sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara. Arus masuk penduduk yang terus meningkat dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga akurasi data kependudukan dan sosial masyarakat.
“Balikpapan mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi seiring pembangunan IKN. Kondisi ini menuntut sistem pendataan yang lebih adaptif agar pemerintah memiliki gambaran yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” katanya.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Yono menegaskan bahwa ketua RT memegang peranan sangat penting karena menjadi ujung tombak pendataan di tingkat lingkungan. RT dinilai sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi warga dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan dari tingkat paling bawah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perangkat kelurahan, dan para ketua RT harus terus diperkuat.
“Kunci keberhasilan program ini adalah data yang benar dan terus diperbarui. Karena itu, peran RT sangat penting untuk memastikan setiap perubahan kondisi masyarakat dapat terdata dengan baik,” tegasnya.
DPRD Balikpapan berharap kehadiran program digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi penyusunan berbagai kebijakan publik yang lebih efektif. Data yang terintegrasi nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga perencanaan pembangunan daerah.
Dengan sistem yang semakin modern dan berbasis digital, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan sosial yang lebih transparan, efisien, serta tepat sasaran sehingga manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
