LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Menyikapi semakin ketatnya persaingan pasar tenaga kerja, terutama setelah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, Anggota DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, menilai perlu ada langkah konkret untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal agar bisa bersaing dengan pendatang dari luar daerah.
Salah satunya, dengan mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola langsung oleh pemerintah kota.
Menurut Andi, meskipun Balikpapan sudah memiliki BLK di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pelatihan yang tersedia saat ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal.
“BLK milik provinsi memang ada di sini, tetapi program pelatihan vokasi untuk anak-anak Balikpapan perlu diperkuat. Dengan banyaknya tenaga kerja yang datang ke Kalimantan Timur, kebutuhan akan keterampilan lokal semakin mendesak,” ujar Andi pada Senin, 4 November 2024.
Ia mengungkapkan bahwa peluang untuk membangun BLK yang dikelola oleh pemerintah kota sangat terbuka, terutama dengan adanya banyak gedung pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Dengan sedikit penyesuaian, gedung-gedung tersebut bisa dialihfungsikan menjadi tempat pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang pesat di Balikpapan dan sekitarnya.
“Balikpapan sebagai kota penyangga IKN kini menghadapi tantangan besar. Bukan hanya peluang, tetapi juga tantangan untuk memastikan tenaga kerja lokal siap bersaing dengan pendatang,” lanjut Andi.
Menurutnya, pendirian BLK bukan hanya sebagai respons terhadap persaingan tenaga kerja, tetapi juga sebagai langkah strategis jangka panjang untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal dalam menghadapi perubahan ekonomi yang cepat.
Andi juga mengingatkan kembali bahwa dulu Balikpapan sempat menerapkan aturan yang membatasi pendatang untuk tinggal di kota. Para pendatang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dalam waktu enam bulan diwajibkan untuk kembali ke daerah asal. Namun, aturan tersebut kini sudah tidak berlaku lagi.
Saat ini, pemerintah kota mencoba mengontrol aliran tenaga kerja luar melalui regulasi investasi, yang mengharuskan perusahaan yang beroperasi di Balikpapan untuk merekrut minimal 40% pekerja lokal dalam tiga tahun pertama, dengan target peningkatan hingga 75% setelahnya.
Namun, Andi menyadari bahwa meskipun regulasi tersebut cukup membantu, ketentuan ini belum sepenuhnya mampu melindungi tenaga kerja lokal dari persaingan ketat.
Oleh karena itu, menurutnya, pendirian BLK kota yang berfokus pada pelatihan keterampilan sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat lokal dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
“BLK yang dikelola oleh pemerintah kota akan memastikan masyarakat Balikpapan lebih siap dan lebih kompeten dalam menghadapi pasar tenaga kerja yang terbuka lebar ini,” ujar Andi.
Andi menambahkan bahwa BLK kota nantinya diharapkan bisa bekerja sama dengan berbagai sektor industri untuk mengidentifikasi keterampilan yang paling dibutuhkan. Program pelatihan harus fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar, khususnya di sektor-sektor industri berat, migas, dan konstruksi yang berkembang pesat di Balikpapan.
Dengan sistem pelatihan yang terstruktur, Andi berharap para peserta pelatihan di BLK dapat memperoleh sertifikasi keterampilan yang diakui oleh dunia industri. Sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja.
“Pendirian BLK kota bukan hanya soal mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat di Balikpapan. Dengan keterampilan yang lebih baik, tenaga kerja lokal akan lebih siap menghadapi persaingan yang akan muncul seiring berkembangnya sektor-sektor baru di sekitar IKN,” tutup Andi.
Melalui program BLK ini, Andi berharap bisa memberikan kontribusi jangka panjang bagi kemajuan Balikpapan, sekaligus memastikan bahwa kota ini tidak hanya menjadi saksi perkembangan, tetapi juga dapat memanfaatkan setiap peluang yang muncul untuk memperkuat perekonomian lokal. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
