LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kota Balikpapan mengadakan kajian mendalam mengenai Naskah Akademik untuk peningkatan fungsi pengawasan pemerintahan pada Selasa (05/11/2024).
Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan urusan pemerintahan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, H. Danang Eko Susanto.
Acara tersebut dihadiri oleh tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM), berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan organisasi masyarakat dan mahasiswa.
Kajian ini dirancang untuk melakukan pendalaman terhadap konsep dan strategi yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan. Dalam sambutannya, H. Danang Eko Susanto menekankan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif agar roda pemerintahan di Balikpapan dapat berjalan secara lebih akuntabel dan transparan.
“Kerjasama lintas sektor sangat diperlukan. Melalui kolaborasi antara DPRD, akademisi, OPD, dan masyarakat, kami berharap bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Balikpapan. Kajian ini diharapkan akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan serta peningkatan pengawasan agar dapat lebih memenuhi harapan masyarakat,” ujar Danang.
Tim ahli dari UGM turut berkontribusi dengan memberikan pandangan akademis serta analisis mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam pengawasan pemerintahan.
Dalam diskusi tersebut, para akademisi menjabarkan konsep pengawasan yang berfokus pada transparansi serta mekanisme akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah.
Kajian ini diharapkan menghasilkan masukan konkret terkait kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan pengawasan, sekaligus mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki.
Perwakilan dari OPD, organisasi masyarakat, dan mahasiswa juga menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menyoroti pentingnya pengawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian, tetapi juga sebagai bentuk dukungan dalam memperbaiki sistem pemerintahan. Pengawasan yang efektif dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.
Melalui kajian ini, DPRD Kota Balikpapan diharapkan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ketua Komisi I menyatakan bahwa rekomendasi dari kajian ini akan dipertimbangkan secara serius dan menjadi pijakan dalam menyusun regulasi yang lebih tepat sasaran.
“Kami ingin agar hasil kajian ini benar-benar dapat diimplementasikan secara nyata dalam regulasi dan kebijakan yang mendukung pengawasan pemerintahan yang efektif dan efisien,” tambah Danang.
Dengan adanya kajian yang melibatkan berbagai pihak ini, DPRD Kota Balikpapan berharap dapat menghadirkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
