LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan program yang diusung oleh Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik di Gedung DPR/MPR RI.
Program ini diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan akses layanan dasar.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyatakan, “Meskipun saya belum melihat secara detail program tersebut, yang jelas, program ini akan menyentuh masyarakat secara luas.” Ia menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk mendukung implementasi program nasional.
Alwi menambahkan bahwa Kota Balikpapan mendukung semua kebijakan yang diusung oleh pemerintahan baru, termasuk program makan siang gratis bagi peserta didik di sekolah. “Program makan siang gratis ini merupakan bagian dari prioritas pemerintah pusat untuk memperkuat kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas,” ujarnya.
Program ini dirancang untuk memastikan perlindungan tumbuh kembang anak-anak dengan pemenuhan gizi yang cukup.
Rencana besar ini sudah masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun. “Kami masih menunggu rincian mekanisme dari program ini. Saat ini, kami bersikap wait and see,” kata Alwi.
Ia menekankan bahwa DPRD Kota Balikpapan akan menyesuaikan program nasional dengan kondisi yang ada di Balikpapan. Namun, pelaksanaan program ini sangat bergantung pada dukungan pendanaan dari APBN. “Jika hanya mengandalkan APBD Kota Balikpapan, anggarannya masih pas-pasan,” tegasnya.
Alwi juga menambahkan bahwa DPRD Kota Balikpapan berkomitmen mendukung program pemerintah pusat jika ada alokasi anggaran yang disetujui. “Yang jelas, kami siap jika Balikpapan mendapatkan alokasi anggaran dari pusat,” ucapnya.
Sebagai kota aglomerasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan telah merasakan berbagai dampak dari pembangunan IKN, baik positif maupun negatif. Alwi menyebutkan bahwa salah satu dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, di sisi lain, ada juga dampak negatif berupa peningkatan kemacetan lalu lintas.
“Untuk mengatasi kemacetan, Balikpapan sangat memerlukan pembangunan jalan layang, dan itu tentu membutuhkan dukungan dana dari APBN,” jelasnya.
Dengan kesiapan DPRD untuk selaras dengan program-program pemerintahan baru, diharapkan dapat memaksimalkan manfaat bagi masyarakat Balikpapan dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
