LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyoroti minimnya sekolah menengah pertama (SMP) di Balikpapan Timur yang berdampak pada kesulitan lulusan sekolah dasar (SD) dalam melanjutkan pendidikan.
Masalah ini semakin terasa dengan adanya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang membatasi pilihan sekolah bagi siswa.
Menurut Gasali, salah satu daerah yang paling terdampak adalah Kelurahan Manggar, yang memiliki populasi lebih dari 40 ribu jiwa dan sekitar 100 rukun tetangga (RT). Namun, jumlah SMP di wilayah tersebut sangat terbatas, hanya terdapat tiga sekolah yaitu SMP 8, SMP 23, dan SMP 28 yang baru dibuka.
“Setiap tahun, ada sekitar 400 lulusan SD di Manggar yang membutuhkan sekolah lanjutan. Sayangnya, kapasitas SMP yang ada sangat terbatas, memaksa banyak siswa keluar dari zona mereka untuk mendapatkan pendidikan,” ujar Gasali, Kamis (6/2/2025).
Tidak hanya di tingkat SMP, keterbatasan fasilitas pendidikan juga terjadi di jenjang sekolah menengah atas (SMA). Hingga saat ini, Balikpapan Timur hanya memiliki dua sekolah negeri, yaitu SMA 7 dan SMK 5 di Lamaru. Kondisi ini menyulitkan lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke wilayah lain.
Gasali mengapresiasi langkah pemerintah dengan membuka SMP 28 di Manggar Baru sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan. Namun, ia menegaskan bahwa satu sekolah baru saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
“SMP 28 memang bisa membantu, tapi itu belum cukup. Kami mendorong agar ada pembangunan SMP baru di Balikpapan Timur, sehingga siswa bisa memilih sekolah dalam zonasi mereka,” tegasnya.
Ketimpangan pembangunan sekolah juga menjadi perhatian DPRD. Beberapa daerah di Balikpapan memiliki dua SMP yang berdekatan, sementara wilayah padat penduduk seperti Manggar hanya memiliki sedikit sekolah. Hal ini membuat sistem zonasi dalam PPDB kurang efektif, karena banyak siswa akhirnya harus mencari sekolah di luar zona tempat tinggal mereka.
“Sistem zonasi sebenarnya bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah, tetapi jika jumlah sekolah tidak merata, justru menyulitkan siswa dan orang tua,” tambah Gasali.
Untuk mengatasi masalah ini, Komisi IV DPRD Balikpapan berkomitmen mendorong pembangunan SMP baru di Balikpapan Timur. Gasali menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar penambahan sekolah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai prioritas pemerintah kota.
“Kami akan terus memperjuangkan penambahan SMP agar distribusi sekolah lebih merata. Dengan begitu, sistem PPDB dapat berjalan lebih baik dan tidak menyulitkan siswa serta orang tua,” pungkasnya.
Dengan adanya penambahan SMP, diharapkan akses pendidikan di Balikpapan Timur bisa lebih merata, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus menempuh jarak yang jauh.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
