LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyoroti implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menegaskan bahwa meskipun program ini berskala nasional, pengawasan di tingkat daerah tetap harus diperhatikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa.
Menurut Gasali, pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pelaksana dan penerima manfaat, sementara pemilihan vendor katering serta penentuan menu ditentukan langsung oleh BGN.
“Program ini berasal dari pusat, sementara daerah hanya menjalankan. Sempat tertunda karena mekanisme pelaksanaannya masih dalam pembahasan,” ujar Gasali, Kamis (23/1/2025).
Salah satu perhatian utama Gasali adalah kandungan gizi dalam menu yang disajikan. Ia menegaskan bahwa program ini harus berjalan sesuai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan asupan gizi anak-anak dan menekan angka stunting.
“Kami ingin memastikan menu yang diberikan kepada siswa benar-benar memiliki kandungan gizi yang optimal,” tambahnya.
Namun, Gasali juga menyoroti keterbatasan anggaran dalam program ini. Dengan alokasi Rp 10 ribu per anak, ia menilai jumlah tersebut belum sesuai dengan realitas biaya pangan di Balikpapan.
“Kami belum tahu bagaimana penyesuaiannya nanti. Masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait komposisi menu yang akan dihidangkan,” jelasnya.
Meski menghadapi tantangan, Gasali tetap optimistis program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi anak-anak di Balikpapan.
“Semoga program ini benar-benar efektif dan membawa manfaat besar bagi anak-anak kita,” harapnya.
Demi kelancaran program, Komisi IV DPRD Balikpapan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan sebagai pelaksana di sekolah, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang mengawasi aspek gizi, serta instansi lainnya yang terlibat.(*/ADV/DPRD Balikpapan/Janu)
