LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Proyek strategis nasional pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi perhatian masyarakat dan pemangku kebijakan. Proyek ini diharapkan menjadi solusi peningkatan konektivitas untuk mendukung transportasi dan distribusi logistik menuju IKN. Namun, di tengah pembangunan yang berjalan, sejumlah isu penting terus menjadi sorotan.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyatakan dukungannya terhadap proyek tol Balikpapan-IKN. Namun, ia menekankan perlunya memperhatikan berbagai aspek, seperti dampak lingkungan, risiko sosial, dan pengelolaan aset pemerintah kota yang dilalui proyek tersebut.
“Saya mendukung pembangunan tol Balikpapan-IKN, tetapi ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, terutama dampak lingkungan seperti pengupasan lahan, risiko banjir, dan nasib masyarakat yang harus direlokasi,” ujar Budiono saat diwawancarai melalui sambungan telepon.
Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Kota
Budiono juga menyoroti aset-aset milik pemerintah Kota Balikpapan yang berada di jalur proyek tol. Menurutnya, pengelolaan aset ini harus dilakukan dengan transparan dan mengutamakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengingatkan bahwa aset-aset tersebut, yang kini dihibahkan untuk mendukung proyek tol, perlu mendapat perhatian yang adil untuk memastikan dampaknya tetap seimbang bagi pemerintah kota.
“Pemkot seharusnya dilibatkan dalam perencanaan sehingga manfaat dari pembangunan jalan tol ini bisa dirasakan optimal oleh masyarakat Balikpapan, tanpa mengesampingkan kebutuhan wilayah lainnya,” jelas Budiono.
Peningkatan Infrastruktur Jalan Non-Tol
Selain proyek jalan tol, Budiono menilai perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada jalan tol saja, tetapi juga pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan penghubung antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Ia menyebutkan sejumlah jalan utama, seperti jalur penghubung Bontang, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, yang kondisinya masih memprihatinkan dan perlu segera diperbaiki.
“Pembangunan tol memang penting, tetapi kita tidak bisa mengabaikan jalan non-tol yang menjadi jalur utama masyarakat dan distribusi barang. Pemerintah provinsi harus segera memperbaiki jalan-jalan ini karena perannya sangat vital dalam menunjang ekonomi lokal dan mobilitas,” tegas Budiono.
Target Pembangunan dan Rencana Ke Depan
Proyek tol Balikpapan-IKN direncanakan rampung pada akhir 2025. Saat ini, progres pembangunan telah memasuki tahap penggalian dan penyiapan infrastruktur dasar di sejumlah titik strategis. Jalan tol ini nantinya diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan menuju IKN, meningkatkan aksesibilitas, serta mempercepat pengembangan kawasan ekonomi baru di sekitar wilayah tersebut.
Namun, di sisi lain, Budiono mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang merata harus menjadi prioritas agar semua wilayah di Kalimantan Timur mendapatkan manfaat yang setara. Tidak hanya jalur tol, melainkan juga jaringan transportasi yang mendukung pengangkutan barang dari dan ke pelosok daerah.
Kolaborasi Antara Pusat, Provinsi, dan Daerah
Lebih lanjut, Budiono berharap adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Ia juga mendorong sinergi agar isu-isu lingkungan dan dampak sosial lainnya dapat diminimalisir.
“Keberhasilan pembangunan tol ini harus menjadi langkah awal untuk meningkatkan konektivitas secara keseluruhan di Kalimantan Timur. Dampaknya tidak hanya untuk IKN, tetapi juga bagi masyarakat yang berada di pelosok yang selama ini sulit mendapatkan akses transportasi layak,” tambah Budiono.
Dengan dukungan dan pengawasan yang maksimal dari seluruh pihak, diharapkan proyek tol Balikpapan-IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur di Indonesia, tetapi juga mampu membawa manfaat besar bagi masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.(*/Jan)
