LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti minimnya kehadiran para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025).
Dalam rapat yang membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, termasuk Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang serta Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Alwi menyebut hanya segelintir pejabat OPD yang hadir.
“Saya beranggapan hanya satu kepala OPD yang hadir. Padahal paripurna ini cukup penting, apalagi membahas Raperda yang sangat berdampak bagi masyarakat,” ujar Alwi dengan nada kecewa.
Menurutnya, rapat paripurna bukan sekadar kegiatan seremonial DPRD, melainkan forum strategis untuk menyatukan pandangan antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan daerah.
Ia berharap ke depan, tingkat kehadiran kepala OPD bisa mencapai setidaknya 20–30 persen, sebagai bentuk penghargaan terhadap proses legislasi dan simbol sinergi pemerintahan yang baik.
“Kehadiran OPD itu penting. Tidak hanya Dewan yang datang, tapi juga OPD terkait. Kita sama-sama hadir, saling menghargai,” tegasnya.
Alwi juga menyoroti bahwa ketidakhadiran berulang dari OPD dapat menimbulkan kesan kurangnya komitmen terhadap proses pembahasan kebijakan publik.
Ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Wali Kota Balikpapan agar diteruskan kepada Wali Kota untuk menjadi perhatian serius.
“Kalau memang masih di kantor dan tidak ada kesibukan mendesak, ya hadirlah. Ini bagian dari tanggung jawab bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Alwi menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara DPRD dan perangkat daerah dalam pembahasan setiap raperda. Kehadiran OPD, katanya, memungkinkan diskusi lebih konstruktif, mempercepat sinkronisasi data dan kebijakan, serta memastikan raperda yang dihasilkan benar-benar aplikatif di lapangan.
“Paripurna bukan hanya forum formal, tapi ruang kolaborasi. Kehadiran kepala OPD mencerminkan komitmen eksekutif terhadap proses legislasi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel,” tutup Alwi. (*/ADV/DPRDBalikpapan)
