BALIKPAPAN, lintasraya.com – Menindaklanjuti perkembangan kasus penyebaran Covid-19 di Kota Balikpapan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Sekertaris Daerah mengeluarkan surat edaran, Kamis (17/02/2022).
Surat edaran Nomor 800/0240/Org, tentang pengaturan kehadiran pegawai dan pengendalian penyebaran Pandemi Covid-19 di lingkungan Kota Balikpapan.
Dalam surat edaran tersebut disampaikan,
A. Pengaturan Sistem Kehadiran Pegawai.
1. Kehadiran pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 diatur dengan komposisi 100 persen pegawai bekerja dari rumah; 2. Perangkat Daerah pada sektor kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD Beriman, RSIA Beriman dan Puskesmas) mengatur sistem kehadiran pegawai sendiri dengan mempertimbangkan penyelenggaraan
pelayanan serta kesediaan pegawai; 3. Dalam rangka tertib administrasi pegawai dan kepatuhan terhadap disiplin kerja pegawai, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk:
a. Membuat daftar hadir bekerja dari rumah secara dalam jaringan (daring);
b. Melakukan pengecekan capaian target kinerja harian dan keberadaan pegawai yang bekerja dari rumah; c. Menginformasikan kepada seluruh pegawai yang bekerja dari rumah wajib mengisi daftar hadir daring;
d. Menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan yang berkaitan dengan disiplin kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan,” kata Plt Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin, Kamis (17/2/2022).
Selain itu, guna pengendalian Covid-19,
1. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan sterilisasi ruangan di kantor masing-masing pada hari Jumat s.d. Minggu tanggal 18 s.d. 20 Februari 2022; 2. Kepala Perangkat Daerah menugaskan 2 (dua) orang pegawai berjaga di kantor untuk pelaksanaan sterilisasi ruangan.
Setiap pegawai wajib melaksanakan 5M protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas baik di rumah atau kantor. C. Pelayanan Masyarakat
1. Semua pelayanan tatap muka kepada masyarakat ditiadakan pada Jumat tanggal 18 Februari 2022 dan dilaksanakan kembali Senin tanggal 21 Februari 2022; 2. Kepala Perangkat Daerah wajib menginformasikan kepada masyarakat bahwa pelayanan ditiadakan sesuai dengan huruf C angka 1, baik melalui pemberitahuan di kantor dan media sosial. perlu di ketahui surat edaran ini hanya berlaku pada tanggal 18 s.d. 20 Februari 2022,” pungkasnya.(*/wan)
