LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Ratusan sopir truk menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Balikpapan, Senin (4/5/2026), menuntut solusi atas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang kian parah dalam beberapa waktu terakhir.
Aksi ini dipicu antrean panjang di sejumlah SPBU yang mencapai ratusan kendaraan. Para sopir mengaku harus mengantre berjam-jam bahkan hingga berhari-hari untuk mendapatkan solar, yang berdampak langsung pada pendapatan mereka.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, yang turun langsung menemui massa aksi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga terkait kondisi tersebut. Ia mengungkapkan adanya komitmen untuk membuka layanan distribusi solar selama 24 jam di SPBU.
“Kalau tidak dibuka 24 jam, ini akan terus menimbulkan keributan. Alhamdulillah dari Pertamina Patra Niaga menyambut baik, dan mereka menyampaikan akan diupayakan buka 24 jam,” ujar Alwi.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus dibarengi dengan ketersediaan stok.
“Jangan sampai hanya dibuka 24 jam, tapi barangnya tidak ada. Itu sama saja tidak menyelesaikan masalah. Harus dipastikan stoknya tersedia,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong adanya penambahan kuota solar untuk Balikpapan. Menurut Alwi, kewenangan tersebut berada di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
Ia pun menginisiasi langkah konkret dengan mengajak perwakilan sopir truk dan mahasiswa untuk bersama-sama bertolak ke Jakarta guna menyampaikan langsung aspirasi tersebut.
“Kami akan bawa perwakilan, dua dari sopir truk dan dua dari mahasiswa, untuk bertemu langsung dengan BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga. Kita ingin mempertanyakan kuota Balikpapan, apakah bisa ditambah,” jelasnya.
Alwi juga menyoroti ironi Balikpapan sebagai kota penghasil minyak namun kerap mengalami kelangkaan BBM.
“Ini bukan pertama kali terjadi. Kita pernah mengalami kelangkaan LPG, dan sekarang BBM lagi. Balikpapan dikenal kota minyak, tapi justru masyarakatnya kesulitan mendapatkan BBM,” katanya.
Sementara itu, Sales Area Manager Retail Kaltimut Patra Niaga Regional Kalimantan, Narotama Aulia Fahjri, menjelaskan bahwa distribusi BBM bersubsidi seperti solar sangat bergantung pada kuota yang ditetapkan pemerintah melalui regulator.
“Namun ada ranah-ranah yang harus kami diskusikan terlebih dahulu dengan regulator terkait. Tanpa kuota yang ditetapkan pemerintah, Pertamina tidak bisa mendistribusikan BBM bersubsidi ke SPBU,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kuota biosolar untuk Kota Balikpapan saat ini berada di kisaran 20 ribu kiloliter per tahun. Dari total tersebut, distribusi masih terbatas pada dua SPBU yang memiliki kuota resmi.
“Untuk Balikpapan, biosolar yang sedang dibahas sekitar 20.000 kiloliter per tahun. Dari dua SPBU itu, rata-rata satu SPBU menerima sekitar 40 ton dan satu lagi sekitar 24 ton,” jelasnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Pertamina akan mengoptimalkan layanan di SPBU yang memiliki kuota dengan membuka operasional selama 24 jam.
“Kami akan aktifkan dua SPBU yang memiliki kuota itu dengan membuka pelayanan 24 jam. Untuk SPBU lain yang tidak memiliki kuota, secara regulasi memang tidak bisa menyalurkan,” katanya.
Terkait tuntutan penambahan kuota, Narotama menegaskan bahwa hal tersebut bukan sepenuhnya kewenangan Pertamina, melainkan harus melalui proses pengajuan pemerintah daerah ke BPH Migas.
“Bukan tidak memungkinkan, tapi harus ada diskusi dengan pihak yang menetapkan kuota. Pemerintah daerah bisa mengusulkan ke BPH Migas, nanti kita evaluasi bersama. Begitu kuotanya keluar, Pertamina pasti langsung menyalurkan ke SPBU,” tegasnya.
DPRD Balikpapan berharap langkah koordinasi dengan BPH Migas dapat segera membuahkan hasil, sehingga distribusi solar kembali normal dan aktivitas logistik masyarakat tidak lagi terganggu.(*/ADV/DPRDBalikpapan)
