LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Laju inflasi di Kota Balikpapan meningkat pada Mei 2026, sementara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru mencatatkan deflasi. Meski demikian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan memastikan kondisi harga di kedua wilayah masih terjaga dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.
Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), Balikpapan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,27 persen (month to month/mtm). Sebaliknya, PPU mencatat deflasi sebesar 0,06 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Balikpapan tercatat sebesar 2,75 persen (year on year/yoy), sedangkan PPU sebesar 2,33 persen (yoy). Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,08 persen (yoy) maupun inflasi gabungan empat kota di Kalimantan Timur sebesar 3,04 persen (yoy).
Deputi Direktur KPwBI Balikpapan, Robi Ariadi, menyebut kondisi inflasi yang terkendali tidak terlepas dari terjaganya pasokan dan stok komoditas pangan strategis, serta sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Peningkatan permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional Iduladha dapat diantisipasi melalui pelaksanaan gerakan pangan murah, pasar murah, dan operasi pasar yang dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Kenaikan inflasi di Balikpapan terutama dipengaruhi kelompok transportasi yang memberikan andil terbesar sebesar 0,43 persen.
Lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah angkutan udara, pelumas atau oli mesin, roti manis, beras, dan solar.
Harga tiket pesawat meningkat akibat penyesuaian fuel surcharge penerbangan domestik yang mulai berlaku pada pertengahan Mei 2026, seiring kenaikan harga avtur dan meningkatnya permintaan selama dua periode long weekend.
Selain itu, kenaikan harga minyak dunia turut mendorong naiknya harga solar dan pelumas. Sementara harga beras premium meningkat karena pasokan yang terbatas di tengah permintaan yang tetap tinggi menjelang Iduladha.
Di sisi lain, sejumlah komoditas justru menahan laju inflasi. Penurunan harga bahan bakar rumah tangga, kangkung, emas perhiasan, daging ayam ras, dan tomat menjadi penyumbang utama deflasi di Balikpapan.
Penurunan harga tersebut didukung oleh operasi pasar, meningkatnya pasokan dari petani lokal, bertambahnya stok ayam dari luar daerah, serta masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi.
Berbeda dengan Balikpapan, PPU mencatatkan deflasi yang terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,26 persen.
Komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap deflasi antara lain daging ayam ras, ikan tongkol, cabai rawit, udang basah, dan tomat.
Meningkatnya pasokan ayam dari Jawa dan produksi lokal, hasil tangkapan nelayan yang melimpah, serta panen komoditas hortikultura menjadi faktor utama yang menekan harga.
Meski demikian, sejumlah komoditas masih mengalami kenaikan harga di PPU, seperti beras, buncis, solar, sawi hijau, dan sigaret kretek mesin. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh biaya logistik yang lebih tinggi, pasokan yang terbatas, serta dampak kenaikan harga minyak dunia.
Ke depan, Bank Indonesia mengingatkan adanya sejumlah risiko yang berpotensi mendorong inflasi, terutama memasuki musim kemarau yang diperkirakan mulai terjadi pada Juni hingga Juli 2026.
Kondisi tersebut berisiko memengaruhi produksi pertanian lokal maupun pasokan pangan dari Pulau Jawa yang selama ini menjadi salah satu sumber utama kebutuhan Kalimantan Timur.
Selain itu, percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada semester II 2026 diperkirakan akan meningkatkan permintaan bahan pangan sehingga perlu diantisipasi melalui penguatan pasokan dan distribusi.
Sepanjang Mei 2026, TPID Balikpapan, PPU, dan Paser telah memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui berbagai program, termasuk pelaksanaan 11 kali Gerakan Pangan Murah di Balikpapan, enam operasi pasar di PPU, serta empat operasi pasar di Kabupaten Paser.
Bank Indonesia optimistis inflasi di Balikpapan dan PPU tetap terjaga dalam sasaran inflasi nasional tahun 2026 sebesar 2,5 persen ± 1 persen melalui penguatan sinergi TPID, optimalisasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS), serta pelaksanaan roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027.(*/Wan)
