LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Penanganan banjir di Kota Balikpapan berpeluang masuk ke fase baru. Pemerintah Kota didorong untuk mengadopsi sistem drainase bawah tanah yang terbukti efektif di sejumlah kota besar seperti Surabaya dan Malang.
Konsep ini muncul sebagai respons atas lambannya progres penanggulangan banjir akibat kendala klasik: pembebasan lahan yang kerap memakan waktu dan biaya besar.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, mengungkapkan bahwa sistem drainase modern ala Surabaya dan Malang bisa menjadi solusi jangka menengah yang realistis, terutama bagi kawasan padat yang sulit dilakukan pelebaran drainase.
“Kita lihat di Surabaya dan Malang, mereka tidak banyak membebaskan lahan. Drainase dibangun di bawah badan jalan dengan pipa dan gorong-gorong besar. Ini jauh lebih efisien dibandingkan harus memperluas sungai yang terbentur lahan warga atau institusi,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (14/7/2025).
Yusri menambahkan, konsep “revolusi drainase” yang diterapkan dua kota tersebut memungkinkan air langsung tertampung dan mengalir di bawah jalan, tanpa mengganggu permukiman sekitar. Biaya pembangunan infrastruktur semacam ini juga relatif lebih terukur dibandingkan ongkos sosial dan politik dari pembebasan lahan.
Kawasan MT Haryono, khususnya di depan jembatan PDAM, disebut menjadi salah satu lokasi yang potensial untuk uji coba sistem ini. Saat ini, kajian teknis masih dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan.
Tak hanya desain fisik, peningkatan kapasitas pengendalian banjir juga dapat dilakukan lewat penambahan pompa air, sebagaimana direkomendasikan oleh Dinas PUPR Surabaya. Pompa berfungsi mempercepat aliran dari wilayah atas ke dataran rendah—masalah yang jamak terjadi di Balikpapan, seperti di kawasan Gang Mufakat.
“Pompa ini sangat penting untuk kawasan yang aliran airnya lambat karena penyempitan atau hambatan teknis lainnya. Ini bisa mencegah air menggenang terlalu lama,” jelas Yusri.
Ia menyatakan bahwa DPRD akan terus mendorong percepatan kajian teknis dan pengambilan keputusan oleh Pemkot. Hasil studi lapangan yang dilakukan pihaknya ke Surabaya dan Malang akan segera diserahkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
“Kita tidak harus menunggu semuanya sempurna. Yang penting sekarang mulai dari perencanaan yang matang, sambil melihat pengalaman kota lain yang sudah berhasil,” tegasnya.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penanggulangan banjir kronis yang selama ini mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kerugian ekonomi di Balikpapan.(*/ADV/DPRDBalikpapan/ko)
