LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Gelombang desakan agar pengaturan kendaraan berat diperketat kembali menguat pasca kecelakaan maut di Simpang Tiga Pos Batu Ampar.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Balikpapan meminta DPRD Kota Balikpapan tidak lagi hanya mengandalkan aturan wali kota, tetapi segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur jam operasional kendaraan berat agar tragedi serupa tidak terus berulang.
Koordinator BEM se-Balikpapan, Jusliadin, menilai kecelakaan yang terjadi di Jalan Soekarno Hatta pada 31 Juli 2026 menjadi bukti bahwa persoalan keselamatan lalu lintas di Balikpapan telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan.
“Kecelakaan maut yang kembali terjadi di Jalan Soekarno Hatta merupakan alarm keras bahwa Balikpapan sedang menghadapi krisis keselamatan jalan yang nyata, berulang, dan belum ditangani secara tegas sesuai besarnya ancaman yang dihadapi masyarakat,” katanya, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, tragedi di Batu Ampar bukan kasus yang berdiri sendiri. BEM mengingatkan publik pada kecelakaan beruntun di Simpang Muara Rapak pada 2022 yang menewaskan empat orang dan melukai sedikitnya 22 korban. Rentetan insiden tersebut menunjukkan persoalan kendaraan berat belum terselesaikan secara menyeluruh.
Jusliadin mengatakan, Pemerintah Kota Balikpapan sebenarnya telah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2026 yang membatasi operasional angkutan peti kemas 20 feet serta truk dan tronton di sejumlah ruas jalan utama, termasuk Jalan Soekarno Hatta, pada pukul 06.30–09.00 Wita dan 15.00–18.00 Wita. Aturan itu juga diperkuat melalui Surat Edaran Nomor 551.2/0156/Dishub tentang pemberlakuan jam operasional kendaraan angkutan barang.
Namun, menurut BEM, keberadaan regulasi tersebut belum efektif karena lemahnya pengawasan di lapangan.
“Persoalan utamanya bukan hanya aturan, tetapi penegakannya. Tidak adanya tindakan tegas dalam pengawasan jam operasional kendaraan berat menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen negara dalam menjamin keselamatan masyarakat. Persoalan ini tidak boleh ditoleransi karena telah banyak nyawa yang menjadi korban,” tegasnya.
Karena itu, BEM menilai sudah saatnya pembatasan operasional kendaraan berat dinaikkan statusnya menjadi Peraturan Daerah. Regulasi tersebut dinilai akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus menjadi dasar penegakan aturan yang lebih tegas.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM se-Balikpapan menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak DPRD Kota Balikpapan segera membahas dan mengesahkan Perda tentang jam operasional kendaraan berat. Kedua, meminta Satlantas Polresta Balikpapan bersama Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan secara intensif terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan operasional. Ketiga, mendesak Kasatlantas Polresta Balikpapan dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan bertanggung jawab, bahkan mengundurkan diri apabila kembali terjadi kecelakaan akibat pelanggaran Perwali Nomor 60 Tahun 2026 maupun Surat Edaran Nomor 551.2/0156/Dishub.
BEM menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Menurut mereka, tragedi demi tragedi yang melibatkan kendaraan berat tidak boleh lagi dianggap sebagai kecelakaan biasa, melainkan harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan lalu lintas di Balikpapan.(*/san)
