BALIKPAPAN, lintasraya.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melalui Panitia Khusus (Pansus) Aset dan Bangunan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (28/9/2021).
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pun hadir seperti Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Sekertariat Daerah.
Ketua Pansus Aset dan Bangunan, Haris menjelaskan bahwa aset Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sebanyak 800 aset, sedangkan yang bersertifikat baru sekitar 200 aset.
Haris mempertanyakan target dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) daerah yang memiliki program pendataan 150 lahan tahun ini, namun baru terealisasi hanya 8 sertifikat.
“Tahun depan bertumpuk lagi, kalau setiap tahunnya hanya jadi 10 – 20, Sampai kapan Aset sertifikat kita didata. Itu yang kita pertanyakan, sisa 3 bulan apakah mampu menyelesaikan 65 sampai 70 sertifikat yang ada,” ujarnya.
Selain itu, ada banyak alasan yang disampaikan pihak BPN sehingga target pendataan 150 lahan itu terhambat terkendala tukang ukur yang ada di Pertanahan itu cuma satu.
Sementara di Dinas Pendidikan sendiri dirinya mengatakan, terdapat 65 sekolah SD dan SMP. Itu ada juga yang tidak memiliki segel atau sertifikat. Untuk itu dirinya meminta segera dilakukan percepatan penyelesaiannya.
“Apa boleh kita membuat program diadakan program pengukuran, khusus untuk lahan kota Balikpapan dibuatkan program anggaran,” tambahnya.
Haris juga menilai banyak permasalahan terkait penyelesaian sertifikat aset Pemkot Balikpapan diluar masalah pengukuran. Diantaranya, informasi yang tidak valid antara dinas terkait mengenai status legalitas suratnya. Lahan yang dibebaskan atau yang dihibahkan, hingga masalah surat berharga ada yang tercecer.
“Makanya kami minta, berilah kami keterangan yang sebenarnya, jangan sampai bilang ada segel, pada saat kami cek ternyata tidak ada maka siap-siap bertanggungjawab,” bebernya.
Haris yang juga Ketua Komisi II DPRD itu menilai, jika masalah ini tak diselesaikan segera, lalu kapan 800 aset itu dapat bersertifikat semua.(*/Adv/wan)
