BALIKPAPAN, lintasraya.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Soroti komitmen pemerintah kota dalam upaya penanganan banjir.
“Ini lagu lama, yang pertama dilakukan adalah kita harus menyadari semua dan komitmen terlebih dahulu. Dan kenapa saya sampaikan komitmen, karena saya melihat kita ini masing-masing masih terpecah-belah,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Syarifuddin Odang di Kantor DPRD kota Balikpapan, Kamis (1/9/2022).
Ia menyampaikan bahwa sebenarnya Kota Balikpapan sudah memiliki grand design yang dirancang untuk 5 hingga 10 tahun ke depan, sehingga apabila terjadi banjir seperti ini maka ada yang salah.
Dalam penanganan masalah banjir ini ada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat, salah satunya adalah perizinan, dan untuk teknisnya itu ada di beberapa OPD terkait dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup), DPU (Dinas Pekerjaan Umum), Dishub (Dinas Perhubungan) dan lain-lainnya.
“Kepercayaan Masyarakat saat ini juga sudah bergeser, karena sudah jenuh melihat persoalan banjir yang tidak kunjung usai,” ujarnya.
Pada dasarnya kata Odang, hunian terdiri dari hunian perumahan dan permukiman kampung. Kalau perumahan itu penataannya memang include dengan perizinan. Pengembang itu sudah tahu. Ada hitungannya, berapa luas lahan yang bisa dibangun, kemudian untuk fasilitas umumnya juga sudah direncanakan.
Ia menerangkan, bahwa yang banyak menyumbang masalah banjir itu adalah kegiatan pengupasan lahan oleh pengembang perumahan. Dan memang banyak ditemukan pengembang perumahan yang belum melengkapi atau belum membangun bozem untuk pengendalian banjir yang sesuai.
Kemudian ada lagi dari kegiatan-kegiatan usaha yang rata-rata drainase di depan ruko-nya itu tertutup, sekian puluh tahun tidak pernah diangkat sedimennya. Maka wajar timbul masalah banjir.
“Kebijakan ini bukan untuk menghalangi kegiatan investasi di masyarakat, tapi lebih pada penegasan tatanan yang harus dipatuhi. Misalnya kegiatan pembukaan lahan untuk perumahan yang hingga saat ini banyak ditemukan. Ketika rumah dibangun tapi belum ada drainase. Apalagi bosemnya,” ungkapnya.
Seharusnya, dalam upaya penanganan banjir ini pemerintah kota tidak hanya terfokus pada upaya normalisasi DAS Ampal, namun lebih fokus kepada bagaimana penegasan pada kegiatan usaha atau pengupasan lahan yang bisa berpotensi menimbulkan masalah banjir.(*/wan)
