LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Kunjungan kerja DPRD Kalimantan Timur ke DPRD Kota Balikpapan pada Rabu (6/5/2026) menyoroti sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait kepastian bantuan keuangan (Bankeu) serta pemerataan pembangunan di sektor pendidikan.
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menjelaskan bahwa agenda pertemuan melibatkan Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dengan fokus utama pada isu penganggaran yang dinilai krusial bagi daerah.
Ia mengungkapkan, hingga kini kepastian penyaluran Bankeu dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk tahun anggaran 2026 dan 2027 masih belum jelas. Bahkan, terdapat wacana penghentian Bankeu yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pada 2027.
“Hal ini masih dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi,” ujarnya.
Menurut Nurhadi, jika kebijakan tersebut diterapkan, maka akan berdampak pada efektivitas DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Selama ini, pokir menjadi salah satu instrumen utama dalam menindaklanjuti hasil reses anggota dewan.
Ia menyebutkan, setiap anggota DPRD melakukan tiga kali reses dalam setahun dengan puluhan titik aspirasi yang mayoritas berkaitan dengan pembangunan fisik. Tanpa dukungan skema tersebut, realisasi aspirasi dinilai berpotensi terhambat dan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja DPRD.
Dalam kesempatan itu, DPRD Kaltim juga menyinggung persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu aksi unjuk rasa pada 4 Mei lalu. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan citra Balikpapan sebagai kota penghasil minyak.
Di sektor pendidikan, Nurhadi mengungkapkan rencana pembangunan dua unit sekolah baru di kawasan Islamic Center dan Wika, serta penambahan ruang kelas baru di SMA Negeri 7 Balikpapan, kawasan Lamaru, pada 2026.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan. Saat ini, menurutnya, ketersediaan sekolah masih terkonsentrasi di Balikpapan Selatan, sementara wilayah Balikpapan Utara, Timur, dan Tengah masih membutuhkan tambahan sarana, khususnya untuk jenjang SMA.
Selain itu, pengembangan pendidikan juga diharapkan tidak hanya berfokus pada SMA, tetapi turut memperkuat keberadaan SMK guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
“Wilayah selatan sudah cukup banyak sekolah. Ke depan, perhatian juga harus diberikan ke wilayah utara, timur, dan tengah yang masih membutuhkan,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
