LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) guna memastikan pelaksanaan kesepakatan pasca aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD berjalan efektif.
Dorongan ini muncul dari evaluasi terhadap sejumlah kebijakan sebelumnya yang dinilai tidak optimal akibat lemahnya pengawasan di lapangan. Oddang menilai kondisi tersebut menyebabkan persoalan yang sama terus berulang tanpa solusi yang jelas.
Ia menegaskan, keberadaan satgas penting untuk memastikan setiap kesepakatan tidak berhenti sebatas dokumen, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten.
“Pengalaman sebelumnya menunjukkan, tanpa pengawasan yang kuat, kesepakatan yang sudah dibuat tidak berjalan maksimal,” ujarnya pada Rabu, (6/5/2026).
Selain itu, Oddang menekankan pentingnya pengawasan hingga ke aspek teknis, termasuk dalam penerapan sistem barcode pada distribusi BBM bersubsidi. Ia mengingatkan potensi penyalahgunaan sistem tersebut jika tidak diawasi secara ketat.
Menurutnya, transparansi dalam penggunaan barcode harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Penggunaan barcode harus diawasi secara menyeluruh, mulai dari siapa pengguna hingga mekanisme distribusinya,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar satgas yang dibentuk melibatkan berbagai unsur, termasuk aparat penegak hukum, guna memperkuat efektivitas pengawasan di lapangan.
Oddang menilai kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum.
Ia pun mengingatkan bahwa tanpa langkah konkret seperti pembentukan satgas, berbagai kebijakan berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Komitmen yang sudah disepakati harus dijalankan dengan serius agar masyarakat tidak terus dirugikan,” tutupnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
