LINTASRAYA.COM, SAMARINDA – Angka Rp450 juta untuk belanja laundry di lingkungan Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sempat memantik tanda tanya publik. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menegaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar untuk mencuci pakaian, melainkan mencakup kebutuhan operasional yang jauh lebih luas.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim Astri Intan Nirwany dalam Konferensi Pes Diskominfo Kaltim dengan tema “Transparansi Pengelolaan Aset dan Anggaran Biro Umum” di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim, Selasa 5 Mei 2026.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut telah dirancang sejak akhir 2025, dan masuk dalam kategori belanja keperluan kepala daerah.
“Kalau ditarik dari data Rencana Umum Pengadaan (RUP), memang namanya belanja keperluan kepala daerah. Waktu itu disusun cepat, jadi salah satu deskripsinya adalah biaya laundry di lingkungan kepala daerah,” jelas Astri.
Ia menegaskan, jika ditelusuri lebih detail melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), rincian penggunaan anggaran tersebut sudah sangat jelas.
Menurutnya, anggaran Rp450 juta mencakup laundry berbagai perlengkapan seperti karpet, sprei, bed cover, cover kursi hingga perlengkapan jamuan.
“Jadi jangan hanya lihat kata laundry lalu dianggap hanya untuk pakaian. Ini untuk seluruh kebutuhan kebersihan fasilitas,” tegasnya.
Astri mengungkapkan, meningkatnya kebutuhan laundry tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang justru memindahkan banyak kegiatan dari hotel ke fasilitas milik pemerintah.
Kegiatan seremonial, kedinasan, keagamaan hingga pertemuan organisasi kini banyak digelar di rumah jabatan maupun gedung pemerintah.
“Karena kegiatan dipusatkan di fasilitas pemerintah, otomatis penggunaan perlengkapan meningkat dan harus dibersihkan rutin,” ujarnya.
Ia mencontohkan, musala di lingkungan Pemprov Kaltim tersebut digunakan setiap hari oleh ASN dan masyarakat, sehingga karpet harus dicuci secara berkala setiap minggu.
Selain itu, Guest House yang memiliki sekitar 10 kamar juga nyaris tidak pernah kosong. Fasilitas ini kerap digunakan pejabat tinggi negara, termasuk menteri dan kepala daerah dari provinsi lain.
“Pernah Menteri Agama, Menteri Sosial, sampai gubernur-gubernur menginap di situ. Jadi walaupun bukan hotel, standar kebersihannya harus maksimal,” katanya.
Menanggapi anggapan bahwa biaya tersebut seharusnya masuk dalam pemeliharaan, Astri menegaskan adanya perbedaan klasifikasi anggaran.
“Kalau karpet rusak, robek, atau perlu diperbaiki itu masuk pemeliharaan. Tapi kalau cuci, itu masuk jasa laundry,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa hingga Mei 2026, realisasi anggaran laundry telah mencapai sekitar 50 persen, seiring padatnya kegiatan sejak awal tahun.
Meski demikian, Pemprov Kaltim berkomitmen melakukan perbaikan dalam penyusunan anggaran ke depan agar tidak menimbulkan salah tafsir di masyarakat.
“Ke depan pengelompokan akan dibuat lebih jelas supaya tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” ujar Astri.
Anggaran tersebut disiapkan untuk waktu satu tahun.(*/ADV/Diskominfo Kaltim)
