PENAJAM, lintasraya.com – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Jhon Kenedi pastikan pembangunan di PPU juga turut menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Seiring dengan perwujudan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Kedatangan tim Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi hal sudah ditunggu-tunggu. Untuk mengungkapkan uneg-uneg daerah yang sebagian wilayahnya dijadikan lahan IKN masa depan.
Dihadapan rombongan Ketua Kedeputian IV KSP, Juri Ardiantoro secara tegas meminta komitmen dalam pembangunan di PPU secara menyeluruh. Sejalan dengan pengesahan RUU IKN.
“Diskusi pertama kita meminta pemerintah pusat membangun PPU secara sejalan, jangan sampai sebagian besar daerah kita ini diambil untuk IKN, tapi PPU jadi wilayah yang tertinggal,” ujarnya.
Ada dua sesi dalam kunjungan beragenda KSP Mendengar itu. Yang pertama ialah pertemuan tertutup. Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan pemindahan IKN dan juga Program prioritas nasional di Kaltim.
Turut dalam pertemuan BB ialah Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Sementara tim KSP ialah Juri Ardiantoro dan para Tenaga Ahli Utama. Ada Ali Mochtar Ngabalin, Usep Setiawan, dan Wandy Tuturoong. Di situlah perbincangan itu terjadi. Membuka bagian mana saja yang perlu dibangun.
“Kami ingin PPU terbangun secara menyeluruh. Artinya banyak jalan yang baik. Kelanjutan pembangunan Coastal Road, Jembatan Penajam-Balikpapan dan banyak lagi,” ucapnya.
Tak sampai di situ saja, usai pertemuan tadi, tim juga diajak berkeliling. Mendatangi beberapa spot di lapangan dari pembangunan yang dimaksud Jhon tadi. Utamanya ke lokasi Coastal Road yang sejak 20 tahun lalu belum juga rampung. Jalan itu yang dianggap menjadi nadi kehidupan baru masyarakat.
“Dari apa yang disampaikan beliau tadi, insyaallah mereka akan membantu. Dan secara langsung meminta kami untuk datang ke KSP. Nanti kita tinggal mengatur jadwal dalam waktu dekat,” terang Jhon.
Sesi kedua tim KSP ialah mendengar aspirasi masyarakat lokal. Khususnya dari warga keadatan yang terpisah dari 30 organisasi masyarakat (ormas) yang ada di PPU.
Mulai Sultan Paser Sultan Paser YM Aji Muhammad Djarnawi, Ketua DPP Lembaga Adat Paser, Ketua DPW Lembaga Adat PPU, Ketua Paser Bakerai, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Ketua DPP Laskar Pertahanan Adat Paser, Ketua PC Nahdlatul Ulama PPU, Ketua PC Muhammadiyah PPU, KNPI PPU, GP Ansor PPU,Pemuda Pancasila PPU, Bawe-Paser PPU, Komunitas Dayak, Pelaku Seni, dan beberapa ormas lainnya.
Mayoritas menghendaki pemindahan IKN dapat memberikan dampak positif ke masyarakat. Dengan tidak mendegradasi adat istiadat dan budaya yang telah ada.
Politikus Partai Demokrat ini menjadi moderator diskusi antar keduanya. Ia menyebutkan bahwa keinginan masyarakat adat kemungkinan besar akan dipenuhi, karena dia mengaku mendapat penyampaian dari KSP bahwa kearifan lokal menjadi prioritas utama dalam pembangunan IKN nanti.
“Tentu apa yang disampaikan tadi itulah pesannya. Jangan sampai nanti pemindahan IKN itu meninggalkan pesan yang tidak baik untuk warga kita. Mereka sampai tertinggal. Saya dengar bisikan tadi, yakin sebagian dari usulan itu bisa terpenuhi oleh pemerintah. Karena kearifan lokal itu harus diutamakan, itu menjadi prioritas utama dalam pembangunan IKN,” bebernya.
Selain masalah infrastruktur, permintaan pada KSP juga ialah terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) di PPU. Karena harus diakui ketika IKN terwujud, maka persaingan pekerjaan di IKN akan meningkat. Menjadi persaingan level nasional bahkan internasional. Sehingga pembangunan SDM warga lokal sangat diperlukan.
“Tentu di dalam hal ini kita bersama-sama dengan pemerintah pusat harus sama-sama mendukung itu. Supaya masyarakat kita ini tidak tertinggal. Saya yakin tanpa dukungan pemerintah pusat dan daerah masyarakat pasti akan tertinggal,” pungkasnya. (*/Adv/wan)
