LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN– Pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi sorotan utama dalam agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, di RT 58 Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Rabu (22/10/2025) malam.
Hak masyarakat atas kesehatan, pendidikan, dan penerangan jalan menjadi fokus pembahasan setelah warga menyampaikan berbagai keluhan dalam forum tersebut.
Reses ini turut dihadiri Lurah Sepinggan Baru, perwakilan BPJS Kesehatan, serta perwakilan Dinas Perhubungan. Dengan hadirnya pihak teknis, forum berjalan interaktif dan aspirasi warga dapat langsung ditindaklanjuti.
Bang Midun sapaan akrab Muhammad Hamid menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan adalah hak warga negara yang harus dijamin negara.
Karena itu, setiap keluhan masyarakat wajib ditindaklanjuti sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik seorang wakil rakyat.
“Silakan sampaikan persoalan yang terjadi di lingkungan bapak ibu. Kami akan perjuangkan, karena layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, seorang warga bernama Sri Endang mengungkapkan kesulitannya membayar tunggakan BPJS Kesehatan sejak 2019 yang mencapai Rp 5 juta.
Perwakilan BPJS menjelaskan bahwa peserta masih dapat mengaktifkan kembali kepesertaan melalui pelunasan penuh atau cicilan via aplikasi Mobile JKN. Namun kondisi ekonomi keluarganya membuat opsi tersebut tetap berat.
Menanggapi itu, Midun menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap warga yang sedang kesulitan. Ia menyatakan komitmennya membantu penyelesaian persoalan tersebut agar Sri Endang kembali mendapatkan hak layanan kesehatan.
“Saya akan bantu agar BPJS segera aktif kembali. Wakil rakyat tidak boleh hanya mendengar, tapi wajib memberi solusi,” tegasnya.
Selain kesehatan, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai pemerataan pendidikan dan kurangnya penerangan jalan umum (PJU) di lingkungan setempat. Aspirasi tersebut langsung diserap dan dicatat untuk dibawa ke pembahasan DPRD.
“Semua masukan akan kami perjuangkan melalui RDP maupun forum resmi lainnya. Semoga langkah ini dapat memperkuat layanan publik di Balikpapan,” tutupnya.
Ia berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan DPRD dapat mempercepat pemenuhan layanan dasar, sehingga warga Balikpapan merasakan manfaat pembangunan secara nyata. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
