LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN — Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kota Balikpapan mulai menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengingatkan bahwa langkah penghematan ini berpotensi memperlambat sejumlah proyek strategis, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Pemangkasan anggaran itu sangat berdampak. Proyek seperti sekolah dan rumah sakit tentu ikut terkena imbasnya, karena sebagian besar dibiayai dari APBD Kota Balikpapan,” ujarnya saat ditemui, Minggu (19/10/2025).
Yono mencontohkan proyek pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang membutuhkan dana sekitar Rp273 miliar. Sementara kemampuan keuangan daerah saat ini hanya berkisar antara Rp500 hingga Rp700 miliar. Kondisi itu membuat pemerintah harus berhitung ekstra hati-hati agar tidak mengorbankan program lain yang juga menyentuh masyarakat luas.
“Kalau anggarannya langsung diarahkan ke proyek sebesar itu, bisa habis di satu titik saja. Padahal masyarakat juga menunggu program lain seperti BPJS gratis, seragam sekolah gratis, dan peningkatan layanan publik lainnya,” jelas politisi asal Fraksi Golkar tersebut.
Dengan ruang fiskal yang semakin sempit, DPRD mendorong agar kebijakan efisiensi tetap diiringi dengan penentuan skala prioritas pembangunan. Menurut Yono, efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai penghentian pembangunan, tetapi sebagai upaya untuk mengarahkan dana pada program yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Yang utama tentu penanganan banjir, karena itu masalah klasik yang selalu dirasakan warga. Selain itu, kelangkaan air bersih juga jadi perhatian penting. Dua hal ini harus diprioritaskan,” paparnya.
Meski demikian, Yono tetap berharap adanya dukungan dana dari pemerintah pusat untuk menutup keterbatasan fiskal daerah. Ia optimistis, dengan perencanaan yang matang, pembangunan tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan warga.
“Memang (pemangkasan) sangat berdampak, tapi tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan cermat. Mudah-mudahan dana dari pusat bisa membantu, sehingga program prioritas tetap terlaksana, meskipun mungkin tidak semuanya sekaligus,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
