LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-129 dengan konsep sederhana dan berorientasi pada kepekaan sosial. Anggaran perayaan tahun ini dipangkas signifikan menjadi sekitar Rp900 juta, jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan bahwa kebijakan penghematan tersebut merupakan bentuk empati terhadap daerah-daerah yang tengah dilanda bencana, khususnya di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera.
“Perayaan tetap dilaksanakan, tetapi tidak berlebihan. Ini bentuk kepedulian Balikpapan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” ujar Alwi usai rapat paripurna peringatan HUT ke-129 Kota Balikpapan di Hotel Grand Senyiur, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, peringatan hari jadi kota tidak semata dimaknai sebagai seremoni, melainkan menjadi ruang refleksi bersama atas capaian pembangunan dan arah kebijakan ke depan yang dijalankan oleh pemerintah kota dan DPRD.
Rangkaian peringatan HUT ke-129 Balikpapan juga diisi dengan penandatanganan peresmian sejumlah fasilitas publik yang telah rampung dibangun. Beberapa proyek strategis tersebut dijadwalkan untuk ditinjau langsung sebagai bagian dari agenda perayaan.
Dalam kesempatan itu, Alwi turut menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan utama pembangunan kota. Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir di Balikpapan sangat besar, sementara alokasi yang tersedia saat ini masih terbatas.
“Anggaran penanganan banjir yang tersedia belum sampai Rp200 miliar. Itu mungkin baru sekitar 10 persen dari total kebutuhan yang ideal,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRD bersama pemerintah kota akan terus mendorong penganggaran secara bertahap guna menekan risiko banjir di sejumlah kawasan rawan.
Namun demikian, upaya tersebut tidak lepas dari kendala fiskal daerah, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, termasuk pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah.
“Kondisi fiskal daerah ikut terpengaruh. Banyak anggaran yang harus disesuaikan. Harapannya, tahun depan situasinya bisa lebih baik,” tutup Alwi.(*/Adv/DPRD Balikpapan)
