LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN-Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Swardi, menilai subsektor kuliner masih menjadi peluang usaha paling menjanjikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain bermodal relatif kecil, pemasaran produk kuliner dinilai lebih mudah, terlebih dengan dukungan teknologi digital.
“Secara umum, bisnis yang paling tren saat ini adalah kuliner. Modalnya tidak terlalu besar dan pemasaran juga mudah, apalagi jika dibantu pemerintah,” ujar Swardi, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, berdasarkan aturan, bantuan untuk UMKM lebih diarahkan pada program pemberdayaan, bukan bantuan tunai.
Karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan sejauh ini lebih banyak menghadirkan pelatihan, pendampingan, hingga bimbingan pemasaran produk.
Namun demikian, Swardi menilai UMKM Balikpapan belum memiliki ciri khas daerah. Ia mencontohkan kota-kota seperti Yogyakarta yang kuat secara identitas produk, sehingga memiliki nilai jual bagi wisatawan.
“Sayang sekali Balikpapan ini belum punya ikon produk khas. Wisatawan yang datang kesini kebanyakan untuk bekerja atau kunjungan ke IKN, bukan khusus untuk berwisata. Padahal peluangnya besar,” tegasnya.
Ia berharap rencana pengembangan destinasi wisata yang kini disusun Pemkot dapat berjalan maksimal, karena sektor wisata akan berpengaruh langsung terhadap perputaran ekonomi UMKM lokal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Swardi juga mendorong pemerintah menyediakan sentra atau lokasi khusus untuk UMKM berbasis produk tertentu, seperti sentra kuliner atau pasar tematik. Dengan begitu, wisatawan maupun masyarakat mudah mencari produk khas Balikpapan.
Menurutnya, UMKM di kota Balikpapan harus naik kelas. Datanya sudah mulai meningkat, sekarang ada sekitar 3.700 UMKM.
“Tinggal bagaimana pembinaan dibuat lebih variatif, tidak monoton. Selain pelatihan, harus ada tempat khusus untuk menjual produk, contohnya sentra kue atau kuliner,” jelasnya.
Ia menambahkan, di tengah era digital saat ini seharusnya pelaku UMKM memanfaatkan pemasaran daring (online), karena terbukti efektif tanpa perlu biaya besar.
“Cukup posting 50 produk, pasti ada yang beli. Jadi tidak harus buka lapak di jalan. Pemerintah juga selama ini membantu melalui fasilitas dan kemudahan perizinan,” tutupnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
